IPB

PRESIDEN Joko Widodo diundang untuk menyampaikan pidato pada Dies Natalis Ke-54 Institut Pertanian Bogor.

Dalam pidatonya Presiden menyinggung soal banyaknya lulusan IPB yang menjadi direksi badan usaha milik negara.

Kepada rektor, Presiden juga menyampaikan harapan untuk menghasilkan sarjana yang sesuai dengan perubahan zaman seperti sarjana manajemen logistik pangan dan manajemen ritel pangan.

Kritikan Presiden itu harus diterima secara terbuka oleh sivitas akademika maupun alumni IPB.

Sebenarnya, tidak ada yang baru dengan kritikan itu karena sejak lama pandangan seperti itu disampaikan pimpinan nasional sebelumnya.

Kritikan itu secara tidak langsung sebenarnya kembali lagi kepada yang menyampaikannya.

Sejauh mana sebenarnya pemerintah menempatkan pertanian sebagai sektor yang penting dan memberikan perhatian penuh pada pembangunannya.

Sejauh ini, baru dua Presiden yang sungguh-sungguh memperhatikan pembangunan pertanian.

Pertama adalah Presiden Soekarno yang menanamkan prinsip berdikari.

Bung Karno tidak hanya meletakkan batu pertama pembangunan kampus IPB 1952, tetapi juga mengirim banyak dosen untuk memperdalam ilmu pertanian di Amerika Serikat.

Tidak hanya berhenti mempersiapkan sarjana-sarjana pertanian, Bung Karno juga membangun balai-balai penelitian pertanian yang kemudian menjadi tempat berkiprah para sarjana untuk menghasilkan penemuan baru yang lebih unggul.

Bahkan Bung Karno membangun pabrik pupuk PT Sriwijaya pada 1959 dan PT Petrokimia Gresik, kemudian mulai memperkenalkan mekanisasi pertanian, serta membagikan ternak kepada masyarakat sebagai sumber protein dan pupuk organik.

Presiden Soeharto melanjutkan dasar yang telah diletakkan Bung Karno dengan membangun sistem pertanian.

Sarjana-sarjana IPB ikut serta merumuskan konsep Bimbingan Masyarakat dan Intensifikasi Massal untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Bahkan Menteri Pertanian Thoyib Hadiwidjaja yang merangkap Rektor IPB mewajibkan mahasiswa IPB untuk menjalani kuliah kerja nyata agar memperkenalkan modernisasi kepada petani di desa-desa.

Hasil perjalanan panjang pembangunan pertanian membawa Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984.

Pada masa kejayaan pertanian, kita tidak hanya mampu mengirimkan beras ke Filipina, tetapi juga bisa mengekspor sapi dan ayam.

Pertanyaannya, apakah kita masih memberikan perhatian yang luar biasa kepada pertanian? Dengan biaya riset yang hanya Rp10 triliun per tahun, kita tidak merangsang para ahli untuk melakukan penemuan baru.

Riset pertanian pun tidak diberi porsi yang mencukupi untuk bisa menghasilkan karya besar.

Tidak usah heran apabila banyak ahli pertanian Indonesia--termasuk dari IPB--yang kemudian bekerja seperti di Malaysia.

Mereka pergi bukan karena tidak cinta kepada negara ini, melainkan karena keahlian yang dimiliki tidak terlalu dihargai di sini.

Ketidakpedulian kita kepada pertanian paling mudah bisa dilihat dari kehidupan para petani.

Kesejahteraan petani semakin menurun. Apalagi kebijakan harga eceran tertinggi yang diterapkan pemerintah sekarang semakin menekan kehidupan petani.

Ketika harga jual dipatok sedangkan biaya produksi dibiarkan mengikuti mekanisme pasar, jangan heran apabila dua tiga tahun ke depan tidak akan ada petani yang mau lagi menanam padi.

Pemerintah tidak merasa prihatin ketika banyak petani memilih menjual lahan terbatas yang mereka miliki untuk beralih profesi.

Pemerintah tutup mata terhadap alih fungsi lahan pertanian secara besar-besaran yang terjadi di Pulau Jawa.

Tidak usah heran apabila jumlah petani semakin berkurang dan nyaris tidak ada anak muda yang mau menggeluti pertanian.

Seharusnya kita kembali mengingat pidato yang disampaikan Presiden Soekarno ketika mendirikan IPB.

Pidatonya begitu menggugah dan membangkitkan kebanggaan untuk membangun pertanian.

Yang ia sampaikan ialah bagaimana sebagai bangsa kita bisa mandiri dan kebutuhan pangan tidak bergantung kepada bangsa lain.

Kata Bung Karno, "Pidato saya ini mengenai hidup matinya bangsa kita di kemudian hari."

Tidak ada bangsa di dunia yang tidak memperhatikan kehidupan petani dan pertanian.

Uni Eropa mengalokasikan 42% dari anggaran mereka untuk sektor pertanian.

Mereka sangat khawatir ketika 50% angkatan kerja keluar dari sektor pertanian.

Dengan menetapkan common agricultural policy, mereka sepakat memberi insentif kepada masyarakat UE yang mau bertahan di sektor pertanian.

Tidak tanggung-tanggung insentif yang diberikan. Setiap petani bisa mendapatkan bantuan sampai 300 ribu euro atau sekitar Rp4,5 miliar per tahun.

Dengan inilah petani semakin terpacu meningkatkan produksi karena itu akan semakin memperbesar penerimaan dan otomatis meningkatkan kesejahteraan mereka.

Tugas negara ialah bagaimana memacu setiap warganya untuk meningkatkan produktivitas.

Agar produktivitas itu bisa ditingkatkan, negara harus mempersiapkan 'lapangan permainannya'.

Kalau hanya 37% sarjana bekerja sesuai dengan disiplin ilmu yang digeluti di bangku kuliah, berarti kita ada masalah dengan 'lapangan permainan'.

Di sinilah dibutuhkan visi dari pemimpin, Indonesia seperti apa sebenarnya yang hendak kita bangun ke depan.