Nasionalisasi Freeport

PEKAN lalu kita menangkap semangat nasionalisme yang begitu menggebu. Pemerintah mengaku telah mengembalikan kedaulatan Republik Indonesia terhadap Freeport. Pemerintah menyampaikan telah berhasil memaksa perusahaan Amerika Serikat Freeport McMoran melepas 51% saham mereka kepada Indonesia.

Pihak Freeport keesokan harinya mengeluarkan pernyataan pers. Intinya, pihak Freeport mendukung langkah pemerintah Indonesia. Hanya, mereka meminta pemerintah menuangkan secara tertulis apa yang disampaikan dalam jumpa pers oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke dalam kontrak izin usaha pertambahan khusus yang akan ditandatangani.

Menurut kesepakatan, detail kontrak baru yang akan disepakati harus selesai dalam satu pekan. Hal ini diperlukan karena menjadi bagian dari keterbukaan informasi publik. Bahkan publik dalam kasus PT Freeport Indonesia tidak hanya masyarakat Indonesia, tetapi juga pemain saham global.

The devil is in the details. Inilah tantangan dari kelanjutan perjanjian pengelolaan tambang Grasberg. Kita tidak cukup berpandangan, jika sudah dikatakan berarti sudah dikerjakan. Dalam sebuah perjanjian kata-kata yang diucapkan secara lisan tidaklah mengikat. Harus ada naskah tertulis yang dipahami sama oleh kedua pihak dan kemudian ditandatangani.

Dalam membuat perjanjian kita tidak bisa hanya ingin ‘mendapatkan’, tetapi juga harus ‘memberi’. Kita akan mendapatkan tiga hal yang diminta, yaitu divestasi 51%, pembangunan smelter kedua dalam waktu lima tahun ke depan, serta penerimaan negara yang lebih besar.

Namun, konsekuensinya, kita harus lebih awal memberikan persetujuan perpanjangan izin pengolahan tambang 2 x 10 tahun kepada Freeport McMoran. Pertanyaannya, apakah pemerintah bisa memenuhi janji untuk memberikan izin perpanjangan itu?

Masalahnya, undang-undangnya mengatakan, izin itu baru bisa diberikan pada 2019 mendatang. Tugas pemerintah sekarang ialah melobi DPR dan menjelaskan bahwa percepatan pemberian izin perpanjangan itu memang akan menguntungkan Indonesia.

Persoalan kedua yang harus bisa dijawab, bagaimana proses divestasi? Bagaimana cara menentukan harga untuk mengambil alih saham Freeport? Sebelumnya, untuk pengambilalihan 10% saham, pihak Freeport menawarkan harga US$1,7 miliar, sedangkan kita menginginkan harganya US$630 juta.

Kalau saja kita bisa mendapatkan harga seperti yang kita inginkan, adakah tersedia modal US$2,65 miliar agar kita bisa menguasai 51% saham Freeport itu? Belum kita bicara, siapa yang kemudian akan memilikinya.

Apakah pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan akan membeli semua saham itu? Bagaimana dengan Pemerintah Daerah Papua yang juga merasa berhak untuk menjadi pemilik Freeport? Berapa besar porsi badan usaha milik negara jika mereka akan dilibatkan untuk mengambil saham Freeport?

Persoalan keempat, yang namanya korporasi suatu saat pasti memerlukan tambahan modal untuk pengembangan usaha. Ketika PT Freeport Indonesia harus membangun smelter dan investasi tambang bawah tanah, perlu investasi lebih dari US$20 miliar.

Sebagai pemegang 51% saham, kewajiban itu otomatis harus dipenuhi juga oleh pihak Indonesia. Kita tidak bisa bersikap seperti kemarin-kemarin karena begitu kontrak baru ditandatangani kita adalah pemilik saham terbesar Freeport. Siapkah kita dengan konsekuensi sebagai pemegang saham?

Perubahan mental itu yang belum terlihat pada pejabat kita. Paradigma masih seperti dulu ketika kita masih menjadi pemilik sumber daya alam dan bisa semau-maunya meminta apa yang kita inginkan kepada operator tambang.

Padahal, kini bukan hanya kedaulatan yang harus ditonjolkan, melainkan juga perilaku sebagai pemilik korporasi. Kita adalah pemilik sekaligus bertindak sebagai pemegang kendali operasi. Sering dikatakan, bisnis tambang tembaga adalah ‘mainan’ orang kaya.

Untuk itulah kita pun harus bersikap seperti orang kaya kalau ingin menjadi pemain dalam bisnis ini. Bahkan mentalitas yang harus dimiliki mentalitas pengusaha tambang tembaga kelas dunia. Kita tidak boleh takut ketika harus investasi puluhan miliar dolar.

Kita pun harus paham para pemain dalam bisnis tambang mineral dan siapa saja konsumen tembaga tersebut. Tembaga bukanlah produk massal yang pembelinya ada di mana-mana. Bahkan jumlah industri dalam negeri yang menggunakan tembaga pun masih sangat terbatas.

Tembaga yang dihasilkan PT Freeport Indonesia selama ini diekspor ke Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, India, dan Spanyol. Seperti umumnya bisnis, tidak pernah akan selalu berjalan linear. Sesekali pasti harus menghadapi musim kemarau.

Sejauh mana ketika saat yang berat itu tiba, kita tidak goyah hanya karena keuntungan yang diperoleh tidak seperti yang dibayangkan. Belum lagi persoalan sosial yang selalu muncul di wilayah pertambangan di Papua itu. Selama ini setiap ada gejolak, pemerintah bisa tutup mata.

Semua diserahkan kepada manajemen Freeport untuk menyelesaikannya. Jakarta harus bersiap-siap ikut menyelesaikan masalah karena untuk urusan yang pelik seperti itu, pihak Freeport McMoran akan menyerahkan kepada pemegang saham mayoritas.

Keputusan sudah diambil dan kita hargai cara pendekatan win-win solution untuk menyelesaikan persoalan Freeport. Hanya, kita harus menjelaskan secara utuh kepada rakyat untung-rugi dari pengambilalihan saham ini. Kita tidak bisa hanya mau merasakan manisnya. Akan tetapi, yang pahit dari tambang Freeport pun harus siap kita telan.