Tenaga Kerja

SERING kita bertanya tentang target ekonomi yang ditetapkan pemerintah. Selalu disebutkan tentang besaran target seperti angka pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, hingga lifting minyak yang ingin dicapai. Namun, kita tidak pernah melihat tenaga kerja menjadi perhatian. Kalau kita melihat bagaimana negara lain menetapkan target pembangunan, tingkat pengangguran menjadi salah satu yang menjadi ukuran.

Keberhasilan pemerintah diukur dari sejauh mana pengangguran ditekan sampai mendekati 4%. Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dhakiri merasakan betul bagaimana urusan tenaga kerja sering dianggap sebelah mata. Kementerian Ketenagakerjaan baru dianggap ada ketika ada demo buruh besar atau penetapan upah minimum regional. Selebihnya yang berkaitan dengan isu yang lebih strategis tidak pernah dilibatkan.

Padahal yang namanya pertumbuhan ekonomi agregat dari belanja pemerintah, investasi, konsumsi rumah tangga, dan kegiatan ekspor-impor. Terutama konsumsi rumah tangga itu sangat tergantung pendapatan bulanan yang diterima masyarakat. Pendapatan bulanan itu hanya terjadi kalau masyarakat mempunyai pekerjaan.

Pengusaha Anthony Salim berpandangan, faktor tenaga kerja sebaiknya mendapat perhatian khusus. Pertumbuhan ekonomi tidak akan bisa tercapai apabila angkatan kerja tidak mendapatkan pekerjaan yang mereka butuhkan. Menurut Anthony, setiap tahun diperlukan sekitar 7 juta lapangan kerja baru. Itu artinya ada sekitar 600 ribu orang yang membutuhkan pekerjaan setiap bulannya.

Pertanyaannya, ke mana angkatan kerja itu akan disalurkan? Kalau harus diserap dunia usaha, bisnis apa yang harus dikembangkan untuk bisa menyediakan pekerjaan sebanyak itu? Berapa investasi baru yang harus terjadi agar orang mempunyai pekerjaan yang layak? Tenaga kerja tidak bisa dianggap sebelah mata. Apalagi kalau kita sadar, manusia itu adalah homo faber.

Manusia akan merasa berarti dan memiliki harga diri ketika ia mempunyai pekerjaan. Orang akan mudah berpikiran pendek ketika tidak mempunyai pekerjaan yang produktif. Imbas dari tidak tertanganinya tenaga kerja secara baik tidak hanya terhadap ekonomi, tetapi juga sosial dan politik. Berbagai aksi terorisme yang terjadi di dunia disebabkan ketidakadilan, dengan ketidakadilan ekonomi menjadi salah satunya.

Sekarang kita sedang dihadapkan pada persoalan 'industri hoax' karena ada di antara kita yang frustrasi mendapatkan pekerjaan yang produktif. Karena itulah, dalam mendesain target pertumbuhan ekonomi, seyogianya dilibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Ristek dan Perguruan Tinggi.

Sudah saatnya kita berbicara yang lebih detail, bukan sekadar bicara besaran angka pertumbuhan, melainkan juga dari mana pertumbuhan itu bisa terjadi. Semua ini penting agar kita memikirkan ke mana jumlah angkatan kerja yang besar ini akan diarahkan. Masyarakat yang banyak itu bukan hanya penonton yang disuruh melihat hasil pembangunan. Mereka adalah faktor produksi yang bisa positif menggerakkan ekonomi, tetapi bisa juga sebaliknya.

Target pertumbuhan akan mudah tercapai kalau kita bisa menjadikan masyarakat sebagai kekuatan yang produktif. Sebagai negara kelima terbesar penduduknya di dunia, Indonesia merupakan pasar yang luar biasa besarnya. Kita bisa rasakan ketika jumlah kelas menengah kita bertambah secara signifikan. Industri apa pun akan menarik untuk dikembangkan ketika pasarnya bergairah.

Persoalan tenaga kerja menjadi semakin penting karena kita sedang hidup di era disruption. Model bisnis banyak yang mengalami perubahan drastis. Sistem penjualan langsung melalui online, misalnya, banyak membuat pedagang perantara kehilangan peran. Bahkan pedagang elektronik di Glodok, Jakarta, mulai tutup satu per satu karena kalah bersaing dengan penjualan melalui online yang lebih murah.

Pemerintah tentu tidak bisa sekadar membiarkan semua berjalan sesuai mekanisme pasar. Tugas konstitusi yang diembankan kepada pengelola negara seperti dituliskan pada Pasal 27 UUD 1945 ialah memberikan kehidupan dan pekerjaan yang layak kepada setiap warga negara. Ketika ada warga yang tersingkir dari persaingan pasar, negara harus hadir untuk memikirkan alternatif penggantinya.

Tentu negara bukan harus menyediakan sendiri pekerjaan kepada rakyat, melainkan arah kebijakan ekonomi yang diambil membuka jalan ke arah itu. Arah kebijakan yang ditempuh harus mendorong pertumbuhan industri yang memang hendak dituju dan menyediakan lapangan pekerjaan yang mencukupi.

Perjalanan pembangunan ke depan memang semakin tidak mudah. Karena itulah dibutuhkan pemerintahan yang punya hati dan mau memikirkan nasib rakyatnya. Satu yang dibutuhkan rakyat ialah pekerjaan agar mereka bisa meningkatkan kualitas kehidupan keluarganya.