Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PENGAMAT politik, Ubedilah Badrun mengatakan dinamika partai politik (parpol) dalam kapasitas mendukung calon kepala daerah yang menjadi pemenang pada Pilkada 2024 menunjukkan bahwa peta politik di daerah jauh lebih inklusif dan kolaboratif serta tidak sepenuhnya bisa diintervensi oleh pusat.
“Dalam pilkada, partai memang terlihat lebih inklusif, pragmatis bahkan rasional dan ideologis untuk membangun koalisi,” katanya kepada Media Indonesia pada Jumat (10/1).
Menurut Ubed, intervensi koalisi pusat kepada daerah pada Pilkada 2024, lebih banyak terjadi di wilayah besar yang menjadi sorotan publik, namun lebih dari itu justru memperlihatkan bahwa peta politik lokal masih sangat cair dengan munculnya campuran koalisi yang berhasil memenangkan Pilkada.
“Partai politik di daerah tidak selalu searah dengan koalisi partai di tingkat pusat seperti saat pilpres,” ungkap Ubed.
Ubed menilai, pola parpol di daerah yang seperti itu dapat berdampak positif pada dinamika pengambilan kebijakan di daerah yang juga akan jauh lebih mapan dan mandiri.
“Kebijakan di daerah yang tidak terhubung langsung dengan dana dari pusat akan memungkinkan terciptakan kebijakan yang tidak terfragmentasi seperti koalisi di pemerintahan pusat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ubed menilai bahwa sudah seharusnya Pilkada menjadi pertarungan elite daerah dengan mengangkat isu-isu lokalitas sehingga kebijakan yang nantinya muncul juga dapat menyelesaikan masalah yang bersifat kedaerahan.
“Sebab di daerah memiliki dinamika politik dan latar sosial budaya yang berbeda, hal itu memungkinkan kebijakannya lebih fokus pada kepentingan daerah bukan kepentingan pemerintah pusat,” tandasnya.
Sebelumnya, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mencatat sebanyak 31 dari 37 pemilihan gubernur dan wakil gubernur dimenangi oleh partai politik KIM plus. Koalisi KIM Plus menang di 4 provinsi (10,81%). Sementara ada 2 Provinsi (5,41%) yang dimenangi partai non-KIM Plus, sementara sisanya 29 provinsi (78,38) dimenangi oleh koalisi campuran partai-partai baik dari KIM Plus maupun Non-KIM Plus.
Sedangkan untuk pemilihan bupati/walikota, partai koalisi KIM Plus menang di 24 wilayah (4,78%), Sementara partai non-KIM plus menang di 54 wilayah (10,76%). Sedangkan ada 407 (81,08%) yang dimenangi oleh koalisi campuran partai-partai baik dari KIM Plus maupun Non-KIM Plus, dan 2 wilayah (0,40%) dimenangkan calon perseorangan.
Kemenangan partai politik pendukung pasangan calon kepala daerah di Pilkada 2024 yang didominasi oleh campuran partai politik, baik berasal dari koalisi partai pendukung pemerintah atau KIM plus maupun yang bukan KIM plus ini mencerminkan bahwa partai politik di tingkat daerah tak sepenuhnya terfragmentasi seperti partai politik di tingkat pusat. (Dev/I-2)
Gagasan koalisi permanen dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika bersilaturahmi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus
koalisi permanen yang terdiri atas gabungan partai politik pendukung pemerintah, dinilai lebih cocok diterapkan di negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer.
Koalisi permanen untuk KIM Plus diklaim untuk menjaga persatuan dan kerukunan bangsa, bukan karena aturan baru mengenai ambang batas pencalonan presiden
Surya Paloh menilai koalisi permanen yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan usulan yang baik dan patut untuk dipertimbangkan.
Said Abdullah mengatakan bahwa partai tersebut menghormati gagasan Presiden Prabowo Subianto soal Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menjadi koalisi permanen.
WAKIL Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, Prabowo Subianto akan maju kembali di Pilpres 2029.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved