Gerindra Hormati Hasil Pilkada Jakarta, Tapi Tetap Gugat ke MK

SEKJEN Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pihaknya sebagai pengusung Ridwan Kamil-Suswono menghormati hasil Pilkada Jakarta yang memenangkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno.

"KPU sebagai lembaga yang berwenang menjalankan pilkada sudah mengumumkan dan hasilnya kita semua sudah tahu. Tentu saja kita menghormati dan menjunjung tinggi atas apa yang sudah diumumkan oleh KPU terhadap hasil Pilkada Jakarta," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/12).

Namun demikian, di satu sisi, Muzani menjelaskan pihaknya akan melayangkan gugatan hasil Pilkada Jakarta tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengatakan nantinya MK yang mengesahkan kemenangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta. "Nanti kita ikuti semuanya," katanya.

Baca juga : Gerindra Klaim Pilkada Jakarta Bakal Berlangsung 2 Putaran

Sebelumnya, pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (Rido) menggugat hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). KPU Jakarta mengumumkan pasangan Pramono-Rano sebagai pemenang dengan raihan 50,07% suara.

Adapun salah satu poin gugatan Rido adalah soal banyaknya warga Jakarta yang tak menerima formulir undangan mencoblos (C6). "Formulir C6 inilah yang menyebabkan kami dari pihak pasangan Rido akan mengajukan permohonan gugatan ke MK," ujar Ketua Tim Pemenangan Rido Ahmad Riza Patria (Ariza).

Ariza enggan menuding banyaknya warga tak menerima undangan mencoblos disengaja atau tidak. Menurut dia, tinggilnya angka golput bukan karena keinginan warga, melainkan karena mereka tidak mendapat formulir C6.

Baca juga : Prabowo Dukung RK-Suswono, Gerindra: Posisi Sebagai Ketum

Tim Pemenangan Rido juga mengeklaim menerima dua ribu laporan dari warga yang mengaku tidak menerima formulir C6. Padahal, mereka masih memiliki hak pilih yang sah.

Ia menyebut peristiwa ini membuat masyarakat enggan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) untuk melaksanakan hak pilihnya. Sehingga, angka partisipasi masyarakat di Pilkada Jakarta cukup rendah.

"Setidaknya, banyak laporan yang menyampikan banyak tidak menerima undangan. Bahkan, ada beberapa orang tertentu yang dengan sengaja mempengaruhi tokoh-tokoh masyarakat untuk tidak datang ke TPS," tandasnya. (J-2)