Pramono-Rano Apresiasi Keputusan Paslon Lain tak Gugat ke MK

JURU bicara tim pemenangan Pramono-Rano Aris Setyawan Yodi mengatakan pihaknya meghargai keputusan yang diambil oleh pasangan calon (Paslon) Ridwan-Kamil Suswono dan Darma Kun - Kun Wardana yang tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengatakan dengan tidak mengajukan gugatan ke MK artinya paslon lain sudah menerima hasil pemilu yang ada.

“Artinya memang menerima hasil dari Pilkada Jakarta yang diselenggarakan oleh KPU dan diawasi Bawaslu dan hasilnya kita ketahui bersama Mas Pram-Bang Doel menang satu putaran,” ucap Aris dikitip Kamis (12/12).

Lebih lanjut Aris menjelaskan dapat dipastikan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta akan mengunumkan kemenangan Paslon Pramono-Rano. Hal ini juga berdampak postif karena dengan satu putaran pemerintah yang baru dapat segera berjalan.

Baca juga : KPU Jakarta Tunggu Pengumuman MK untuk Tetapkan dan Lantik Pramono-Rano

“Mas Pram-Bang Doel akan lebih fokus gaspol untuk merencanakan sekaligus merancang program prioritas pada 100 hari kerja untuk 5 tahun ke depan,” ucap Aris. 

Tunggu MK

KPU DKI Jakarta menyatakan baru akan mengumumkan pemenang Pilkada Jakarta 2024 paling lambat tiga hari setelah MK memberitahukan permohonan perselisihan hasil pemilihan yang tertuang di dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK).

Baca juga : Ini Bukti Pramono-Rano Menang di Semua Wilayah Jakarta

"Paling lambat tiga hari setelah MK secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi di dalam BRPK kepada KPU, maka tahapan berikutnya KPU DKI akan menetapkan pasangan Gubernur-Wakil Gubernur terpilih Pilkada 2024," kata Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (12/12).

Dia mengatakan hal ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pada pasal 57 dijelaskan bahwa penetapan pasangan calon terpilih dilakukan dengan ketentuan yakni tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan, paling lama tiga hari setelah KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota melalui KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK mengenai registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi; atau terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan, paling lama tiga hari setelah putusan MK dibacakan.

Baca juga : Bawaslu Kaji Potensi PSU di TPS 028 Pinang Ranti

Adapun, dituturkan Fahmi, pengumuman BRPK kepada KPU diagendakan pada 19-20 Desember 2024. "Paling lambat tiga hari setelah itu baru akan kita umumkan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada 2024," tutur dia.

Sementara itu, berdasarkan peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 permohonan sengketa pilkada diajukan paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak KPU setempat menetapkan hasil pemilihan.

KPU Provinsi DKI Jakarta diketahui menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Minggu (8/12). Oleh karena itu, batas akhir pengajuan sengketa hasil Pilkada DKI Jakarta ke MK yaitu Rabu (11/12) pukul 23.59.

Namun, berdasarkan pantauan ANTARA di Gedung I MK, Jakarta, Kamis dini hari, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil-Suswono maupun pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana tidak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024 ke MK.

Begitu pula dengan pantauan di laman web resmi MK, tidak ada gugatan yang tercatat atas nama kedua pasangan calon tersebut.
(Joy/Ant/I-2)