Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan pihaknya telah menyiapkan mitigasi bencana jika hujan deras melanda Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta 2024, Rabu (27/11) esok hari.
"Kita sudah lakukan pemetaan dan mitigasi TPS yang rawan banjir, kami sudah siapkan skenarionya andaikata memang (banjir)," jelasnya kepada awak media di Jakarta Pusat, Selasa (26/11).
Ia menjelaskan, TPS Rawan banjir sudah diminimalisir dengan menyiapkan lokasi cadangan di sekitar TPS, seperti halaman sekolah hingga taman-taman Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
"Kalau besok ada hujan dan banjir, kita pindahkan, misalnya ke halaman sekolah, halaman ruko, atau disekitar RPTRA," kata Teguh.
"Artinya pak camat, lurah, RT dan RW sampai petugas di TPSnya sudah tahu. Kemudian juga informasi masyarakat kita sampaikan melalui kanal-kanal yang ada sehingga kalau ada pemindahan TPS masyarakat langsung tahu," jelas Dirjen Dukcapil Kemendagri itu.
Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta berkoordinasi dengan KPU, Polri/TNI untuk memastikan tempat pemungutan suara (TPS) tidak didirikan di area yang berpotensi terendam banjir saat hari pencoblosan.
Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan mengatakan 25 kelurahan di Jakarta masuk dalam kategori daerah rawan banjir kala hujan deras mengguyur.
"Wilayah-wilayah tersebut antara lain Kelurahan Pluit, Pademangan Barat, dan Rorotan di Jakarta Utara," ujarnya melalui keterangan, Selasa (26/11).
Untuk wilayah Jakarta Selatan di Kelurahan Rawa Buaya, Tegal Alur, Kedoya Selatan, Kedoya Utara, dan Kembangan di Jakarta Barat. Kemudian ada Kelurahan Pondok Labu, Cipete Utara, Petogogan, Cipulir, Pondok Pinang, Bangka, Jati Padang, Pejaten Timur, dan Ulujami.
"Di Jakarta Timur ada Kelurahan Rambutan, Cawang, Cililitan, Cipinang Melayu, Kebon Pala, Makasar, Bidara Cina, dan Kampung Melayu," papar dia.
Ia melanjutkan, berdasarkan data dari KPU DKI Jakarta, terdapat 571 tempat pemungutan suara dari total 14.835 TPS yang tersebar di setiap kelurahan di Jakarta termasuk rawan banjir.
"BPBD menyiagakan 267 personel Petugas Penanggulangan Bencana/TRC setiap kelurahan di Jakarta sebagai upaya percepatan koordinasi dan penanganan bencana terutama saat hari penyoblosan," pungkasnya. (Z-10)
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
RUU “One Big Beautiful Bill” yang jadi andalan agenda domestik Donald Trump terancam gagal disahkan di DPR AS setelah ditentang sebagian anggota Partai Republik.
Menurut Hadar, KPU dari tingkat pusat bisa melakukan evaluasi secara internal mengenai PSU yang terjadi di 24 daerah.
Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada KPU, KPUD, Bawaslu, dan semua unsur yang telah berhasil melaksanakan pilkada serentak dengan baik dan aman.
PASANGAN Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mimika nomor urut 2 Maximus Tipagau - Peggi Patrisia Pattipi (MP3) menggelar konferensi pers tentang hasil perolehan suara sementara Pilkada
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved