Pemungutan Suara Tertunda, Trump Desak DPR Sahkan RUU Pajak dan Belanja Andalannya

PARA pemimpin Partai Republik di Kongres AS menunda pemungutan suara penting selama berjam-jam pada Rabu (2/7) terkait RUU pajak dan belanja andalan Donald Trump. Penundaan terjadi akibat perlawanan dari sejumlah anggota partainya sendiri, yang mengancam menggagalkan agenda domestik utama sang presiden.

RUU bertajuk “One Big Beautiful Bill” telah lolos tipis di Senat sehari sebelumnya, namun harus kembali ke DPR untuk disetujui dalam bentuk yang telah direvisi. Presiden Trump menargetkan RUU ini disahkan sebelum 4 Juli.

Namun, di tengah tekanan waktu, DPR justru mengalami kebuntuan. Ketua DPR Mike Johnson memerintahkan para anggota kembali ke kantor masing-masing usai serangkaian pemungutan suara prosedural yang berlangsung lebih dari tiga jam tanpa kejelasan arah.

Baca juga : Perseteruan Trump-Musk Ciptakan Ketegangan di Tubuh Partai Republik, Seruan untuk Rekonsiliasi Meningkat

Di belakang layar, para pimpinan fraksi Republik sibuk melakukan lobi tertutup kepada para anggota yang masih ragu.

“Kami optimistis akan mencapai kesepakatan malam ini,” ujar Johnson kepada wartawan, dikutip Politico.

Janji Kampanye Trump di Ujung Tanduk

RUU setebal 887 halaman itu mencerminkan banyak janji kampanye Trump: peningkatan anggaran militer, program deportasi massal migran, serta perpanjangan pemotongan pajak era kepresidenannya senilai US$4,5 triliun.

Baca juga : Mundur dari Pemerintahan, Elon Musk Tetap Apresiasi Donald Trump

Namun, sejumlah ketentuan dalam RUU tersebut memicu kekhawatiran besar:

• Tambahan utang negara sebesar US$3,4 triliun dalam 10 tahun ke depan
• Pemangkasan terbesar dalam sejarah terhadap program asuransi kesehatan Medicaid
• Pengurangan hampir US$1 triliun pada anggaran layanan kesehatan dan bantuan pangan

Laporan menyebut sekitar 17 juta warga bisa kehilangan asuransi kesehatan, dan puluhan rumah sakit di wilayah pedesaan terancam tutup. Perubahan pada bantuan pangan juga diperkirakan akan membuat jutaan orang miskin kehilangan akses terhadap program tersebut.

Perlawanan Internal dan Tekanan Eksternal

Di tengah kondisi ini, kelompok konservatif garis keras di DPR menyatakan kecewa karena pemangkasan anggaran dianggap tak sebesar yang dijanjikan. Sementara itu, kaum moderat gelisah dengan dampak sosial yang ditimbulkan.

Dengan mayoritas tipis, Johnson tak bisa kehilangan lebih dari tiga suara agar RUU tetap bisa disahkan.

Trump turun tangan langsung untuk melobi anggota partainya yang ragu, termasuk dalam pertemuan tertutup di Gedung Putih pada Rabu sore.

“Negara kita akan mencetak keuntungan lebih besar dari negara mana pun tahun ini—asal RUU Besar dan Indah ini disahkan!” tulis Trump di akun Truth Social-nya.

Demokrat: Redistribusi Kekayaan ke yang Kaya

Partai Demokrat mengutuk keras isi RUU tersebut. Mereka menuding bahwa RUU ini menjadi alat untuk mentransfer kekayaan dari kelompok termiskin ke kelompok terkaya.

“Malu pada Partai Republik di Senat karena telah meloloskan kebobrokan memalukan ini,” kecam Ketua Fraksi Demokrat DPR, Hakeem Jeffries.

Para analis memperkirakan Demokrat akan menggunakan isu ini sebagai amunisi kampanye dalam pemilu sela 2026 untuk merebut kembali mayoritas DPR. (AFP/Z-2)