Pilgub Jateng Berpotensi Diwarnai Politik Uang

PENELITI Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan politik uang akan marak terjadi di Pilgub Jawa Tengah. Burhanuddin mengatakan sebagai yang meneliti politik uang, ia menilai Jawa Tengah termasuk wilayah dengan masyarakat yang permisif dan toleran terhadap politik uang.

"Di Jawa Tengah kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa cukup besar masyarakat Jawa Tengah yang toleran terhadap politik uang," kata Burhanuddin saat konferensi pers secara daring pada Minggu (17/11).

Burhanuddin menyatakan selain masyarakat yang permisif, ketatnya persaingan di Pilgub Jateng akan membuat politik uang marak terjadi. Meski belum melakukan penelitian terbaru tentang dampak politik uang, Burhanuddin mengaku biasanya politik uang akan marak saat kontestasi berlangsung ketat atau perolehan suara tidak berbeda jauh. Berbeda halnya ketika salah satu kontestan memiliki jumlah suara yang jauh lebih banyak dibanding rivalnya.

Baca juga : Survei Indikator: Luthfi-Taj Yasin Unggul Tipis Atas Andika-Hendrar di Pilgub Jateng

Berdasarkan survei terbaru Indikator Politik pada Pilgub Jawa Tengah (Jateng), pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Taj Yasin unggul tipis atas pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi.

Berdasarkan survei, Luthfi-Taj memiliki elektabilitas 47,19%. Sedangkan rivalnya, Andika-Hendrar mendapatkan 43,46%. Sementara itu, responden yang tak menjawab atau belum menentukan pilihan sebesar 9,35%.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi meski secara statistik pasangan Luthfi-Taj Yasin unggul, selisihnya masih tipis dan berada di bawah margin of error survei sebesar 2,3%. Maka dari itu, ia menilai belum bisa disimpulkan pasangan Luthfi-Taj Yasin akan memenangkan Pilgub Jateng

Baca juga : Gerakan Door to Door Luthfi-Taj Yasin Jaring Pemilih Muda

"Berlaku dan ada hubungannya kompetisi ketat dengan poltik uang. Kalau selisih di Pilkada Jawa Barat misalnya jauh, maka perlu mengguyur uang ke puluhan juta orang, ini bisa mati berdiri," katanya. 

Burhanuddin mengaku tak ingin politik uang terus terjadi di setiap Pemilu. Ia mengatakan politik uang merusak demokrasi di Indonesia. 

"Secara etik memang ini tradisi buruk yang harus kita berantas. Kalau tidak bisa hilang, setidaknya bisa berkurang," katanya. (M-3)