Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENELITI Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan politik uang akan marak terjadi di Pilgub Jawa Tengah. Burhanuddin mengatakan sebagai yang meneliti politik uang, ia menilai Jawa Tengah termasuk wilayah dengan masyarakat yang permisif dan toleran terhadap politik uang.
"Di Jawa Tengah kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa cukup besar masyarakat Jawa Tengah yang toleran terhadap politik uang," kata Burhanuddin saat konferensi pers secara daring pada Minggu (17/11).
Burhanuddin menyatakan selain masyarakat yang permisif, ketatnya persaingan di Pilgub Jateng akan membuat politik uang marak terjadi. Meski belum melakukan penelitian terbaru tentang dampak politik uang, Burhanuddin mengaku biasanya politik uang akan marak saat kontestasi berlangsung ketat atau perolehan suara tidak berbeda jauh. Berbeda halnya ketika salah satu kontestan memiliki jumlah suara yang jauh lebih banyak dibanding rivalnya.
Berdasarkan survei terbaru Indikator Politik pada Pilgub Jawa Tengah (Jateng), pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Taj Yasin unggul tipis atas pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi.
Berdasarkan survei, Luthfi-Taj memiliki elektabilitas 47,19%. Sedangkan rivalnya, Andika-Hendrar mendapatkan 43,46%. Sementara itu, responden yang tak menjawab atau belum menentukan pilihan sebesar 9,35%.
Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi meski secara statistik pasangan Luthfi-Taj Yasin unggul, selisihnya masih tipis dan berada di bawah margin of error survei sebesar 2,3%. Maka dari itu, ia menilai belum bisa disimpulkan pasangan Luthfi-Taj Yasin akan memenangkan Pilgub Jateng
"Berlaku dan ada hubungannya kompetisi ketat dengan poltik uang. Kalau selisih di Pilkada Jawa Barat misalnya jauh, maka perlu mengguyur uang ke puluhan juta orang, ini bisa mati berdiri," katanya.
Burhanuddin mengaku tak ingin politik uang terus terjadi di setiap Pemilu. Ia mengatakan politik uang merusak demokrasi di Indonesia.
"Secara etik memang ini tradisi buruk yang harus kita berantas. Kalau tidak bisa hilang, setidaknya bisa berkurang," katanya. (M-3)
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Mita menurutkan dengan adanya jeda antara pemilu lokal dan nasional, proses pemutakhiran data pemilih tidak terputus dalam konteks 5 tahunan.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
KPU RI telah membahas dan menyiapkan rancangan serta jadwal tahapan PSU yang akan segera ditetapkan KPU Kabupaten Barito Utara.
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
NODA gelap kembali mencoreng pesta demokrasi lokal. Kali ini terjadi di Pilkada Barito Utara, Kalimantan Tengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved