Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun perkenalkan Kartu Jakartaku Aman kepada warga Komplek DDN II RW 05, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pada Selasa (12/11).
Dharma mengatakan, kartu tersebut merupakan bentuk efensiensi dari kartu-kartu yang saat ini sudah ada dan dijamin bisa memberikan lebih banyak kemudahan.
"Kartu Jakartaku Aman ini adalah bentuk efesiensi daripada semua kartu yang ada supaya tidak usah banyak-banyak kartu," kata Dharma, Selasa (12/11).
Ia menjelaskan, kartu tersebut nantinya tidak akan mengubah data-data warga yang terdata dalam kartu sebelumnya. Menurutnya, kartu ini juga akan lebih merata penggunaannya dibanding kartu-kartu sebelumnya.
"Ini adalah cara saya meng-efensiesikan semua kartu dalam satu kartu yang ter-integrasikan dengan adab," tuturnya.
Dharma mengatakan, bagi warga yang mempunyai kartu tersebut disyaratkan harus menjaga adab keluarganya. Adab yang dimaksud adalah tidak menggunakan narkoba, tidak menjadi pelaku tawuran dan tidak melakukan tindakan kejahatan lainnya.
"Kalau anak atau keluarganya narkoba, tawuran atau apapun yang memalukan adabnya saya akan cabut kartu itu. Jadi ada tanggung jawab moral disini, ini namanya terintegrasi dengan adab," ujarnya.
Selain itu, jika terpilih menjadi Gubernur, Dharma juga akan memberikan bahan pokok senilai Rp 500 ribu setiap bulannya bagi para lansia yang ada di Jakarta. Hal itu dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok bagi para lansia.
"Lansia nanti akan saya berikan tambahan Rp 500 ribu setiap bulannya, tapi bukan dalam bentuk uang, namun bentuk bahan pokok yang dibutuhkan untuk mengisi perutnya. Dengan syarat harus diantar oleh anakanya, supaya inilah program bakti kepada orang tua," pungkasnya. (H-2)
Faktor pertama kenaikan PBB adalah semakin tidak terbendungnya pola politik transaksional dan politik berbiaya tinggi dalam Pilkada langsung.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Titi Anggraini menyebut pilkada lewat DPRD tidak relevan lagi membedakan rezim Pilkada dan Pemilu setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya jauh lebih dulu mengusulkan agar bupati dan walikota dipilih oleh DPRD
Jika tidak terdapat pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 30%, maka dilakukan pemilihan putaran kedua.
Pria berusia 55 tahun ini tercatat sebagai dosen di Institut Sains dan Teknologi Nasional, Jakarta. Ia mengajar beberapa mata kuliah, salah satunya sistem robotika.
Ada pula tiga permohonan terkait pemilihan gubernur Maluku Utara dan tiga permohonan yang menggugat hasil pemilihan gubernur Papua Selatan.
KPU Provinsi DKI Jakarta menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Minggu (8/12).
Cak Lontong menyebut pihaknya menghormati keputusan para saksi yang enggan menandatangani hasil rekapitulasi tersebut.
Permohonan sengketa hasil perolehan suara pilkada ke MK adalah hak setiap pasangan calon dalam prinsip keadilan pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved