Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun perkenalkan Kartu Jakartaku Aman kepada warga Komplek DDN II RW 05, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pada Selasa (12/11).
Dharma mengatakan, kartu tersebut merupakan bentuk efensiensi dari kartu-kartu yang saat ini sudah ada dan dijamin bisa memberikan lebih banyak kemudahan.
"Kartu Jakartaku Aman ini adalah bentuk efesiensi daripada semua kartu yang ada supaya tidak usah banyak-banyak kartu," kata Dharma, Selasa (12/11).
Ia menjelaskan, kartu tersebut nantinya tidak akan mengubah data-data warga yang terdata dalam kartu sebelumnya. Menurutnya, kartu ini juga akan lebih merata penggunaannya dibanding kartu-kartu sebelumnya.
"Ini adalah cara saya meng-efensiesikan semua kartu dalam satu kartu yang ter-integrasikan dengan adab," tuturnya.
Dharma mengatakan, bagi warga yang mempunyai kartu tersebut disyaratkan harus menjaga adab keluarganya. Adab yang dimaksud adalah tidak menggunakan narkoba, tidak menjadi pelaku tawuran dan tidak melakukan tindakan kejahatan lainnya.
"Kalau anak atau keluarganya narkoba, tawuran atau apapun yang memalukan adabnya saya akan cabut kartu itu. Jadi ada tanggung jawab moral disini, ini namanya terintegrasi dengan adab," ujarnya.
Selain itu, jika terpilih menjadi Gubernur, Dharma juga akan memberikan bahan pokok senilai Rp 500 ribu setiap bulannya bagi para lansia yang ada di Jakarta. Hal itu dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok bagi para lansia.
"Lansia nanti akan saya berikan tambahan Rp 500 ribu setiap bulannya, tapi bukan dalam bentuk uang, namun bentuk bahan pokok yang dibutuhkan untuk mengisi perutnya. Dengan syarat harus diantar oleh anakanya, supaya inilah program bakti kepada orang tua," pungkasnya. (H-2)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Jika tidak terdapat pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 30%, maka dilakukan pemilihan putaran kedua.
Pria berusia 55 tahun ini tercatat sebagai dosen di Institut Sains dan Teknologi Nasional, Jakarta. Ia mengajar beberapa mata kuliah, salah satunya sistem robotika.
Ada pula tiga permohonan terkait pemilihan gubernur Maluku Utara dan tiga permohonan yang menggugat hasil pemilihan gubernur Papua Selatan.
KPU Provinsi DKI Jakarta menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Minggu (8/12).
Cak Lontong menyebut pihaknya menghormati keputusan para saksi yang enggan menandatangani hasil rekapitulasi tersebut.
Permohonan sengketa hasil perolehan suara pilkada ke MK adalah hak setiap pasangan calon dalam prinsip keadilan pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved