Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menuturkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLT Sampah) merupakan solusi dalam penanggulangan sampah di Jawa Barat. Oleh karena itu, ia mengatakan dalam visinya ia akan mendirikan PLT Sampah di lima eks karesidenan di Jawa Barat.
"Prioritas di lima eks karesidenan, di Cirebon, Purwasuka plus Bekasi, Bogor Raya plus Cianjur, Bandung Raya, dan Priangan Timur,"kata Dedi selepas rapat Konsolidasi di Bandung.
Diungkapkan Dedi, untuk merealisasikannya merupakan tantangan yang dihadapi termasuk kelompok pecinta lingkungan. Ia mengatakan akan mengeksekusi dengan mengikuti rancangan besar.
"Kita harus membaca grand design (desain besar). Harus berani eksekusi sebagai salah satu solusi, jangan kita ngomong sampah setiap tahun tidak pernah selesai,"ujarnya.
Persoalan sampah tak selesai juga, menurut Dedi, karena sistemnya tidak efektif, seperti pemilahan organik-anorganik telah dimulai dari rumah dan memasukkan ke tong sampah terpisah, namun ketika diangkut menggunakan mobil yang sama. Kemudian, ketika proses daur ulang, hasilnya seperti pelet yang bisa digunakan untuk pertanian, namun fasilitas-fasilitas yang tak sedikit dikelola secara swadaya masyarakat, banyak yang gulung tikar karena
barangnya menumpuk tak laku.
"Kenapa? Karena kesadaran publiknya kita belum terbangun dan belum terkonektivitas,"ujarnya.
Dedi mengatakan jika nanti bisa merealisasikan programnya, dia akan menjalankan penanganan sampah yang pertama di lingkungan kecil dengan pemilahan dan penggunaan PLT Sampah untuk wilayah besar.
"Kemudian juga harus terintegrasi, misalnya kalau organik untuk menjadi pupuk organik harus diwajibkan pertanian menggunakan itu. Kalau anorganik negara membeli. Sekarang negaranya enggak beli. Ini yang harus
ngerti cara mengelola. Karena ngomong teori saja, susah. Kalau tidak ngerti bagaimana mengeksekusi," ucapnya.
Untuk pendanaan, Dedi mengatakan bisa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan juga dukungan swasta. (Ant/H-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq bersama jajaran KLH melanjutkan rangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026.
ORGANISASI Ikatan Wartawan Online (IWO) Bali menggelar aksi bersih-bersih sampah di Pantai Mertasari, Minggu (15/2).
Menteri Lingkungan HidupĀ Hanif Faisol mendukung fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal haram membuang sampah ke sungai.
Persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan rencana pembangunan PLTSa di Sunter, Rorotan, Bantargebang, dan Jakarta Barat.
Masaaki Okamoto menyebut pertumbuhan ekonomi, digitalisasi, serta urbanisasi yang pesat menjadi faktor utama meningkatnya produksi dan maraknya konsumsi plastik di dunia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved