Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menuturkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLT Sampah) merupakan solusi dalam penanggulangan sampah di Jawa Barat. Oleh karena itu, ia mengatakan dalam visinya ia akan mendirikan PLT Sampah di lima eks karesidenan di Jawa Barat.
"Prioritas di lima eks karesidenan, di Cirebon, Purwasuka plus Bekasi, Bogor Raya plus Cianjur, Bandung Raya, dan Priangan Timur,"kata Dedi selepas rapat Konsolidasi di Bandung.
Diungkapkan Dedi, untuk merealisasikannya merupakan tantangan yang dihadapi termasuk kelompok pecinta lingkungan. Ia mengatakan akan mengeksekusi dengan mengikuti rancangan besar.
"Kita harus membaca grand design (desain besar). Harus berani eksekusi sebagai salah satu solusi, jangan kita ngomong sampah setiap tahun tidak pernah selesai,"ujarnya.
Persoalan sampah tak selesai juga, menurut Dedi, karena sistemnya tidak efektif, seperti pemilahan organik-anorganik telah dimulai dari rumah dan memasukkan ke tong sampah terpisah, namun ketika diangkut menggunakan mobil yang sama. Kemudian, ketika proses daur ulang, hasilnya seperti pelet yang bisa digunakan untuk pertanian, namun fasilitas-fasilitas yang tak sedikit dikelola secara swadaya masyarakat, banyak yang gulung tikar karena
barangnya menumpuk tak laku.
"Kenapa? Karena kesadaran publiknya kita belum terbangun dan belum terkonektivitas,"ujarnya.
Dedi mengatakan jika nanti bisa merealisasikan programnya, dia akan menjalankan penanganan sampah yang pertama di lingkungan kecil dengan pemilahan dan penggunaan PLT Sampah untuk wilayah besar.
"Kemudian juga harus terintegrasi, misalnya kalau organik untuk menjadi pupuk organik harus diwajibkan pertanian menggunakan itu. Kalau anorganik negara membeli. Sekarang negaranya enggak beli. Ini yang harus
ngerti cara mengelola. Karena ngomong teori saja, susah. Kalau tidak ngerti bagaimana mengeksekusi," ucapnya.
Untuk pendanaan, Dedi mengatakan bisa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan juga dukungan swasta. (Ant/H-3)
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Anggota DPR RI Arif Riyanto Uopdana mendorong pembangunan TPS 3R dan TPA modern di Pegunungan Bintang demi atasi masalah sampah di Oksibi
Pemda mengakui adanya kendala pengangkutan akibat daya tampung TPA yang sudah tidak memadai.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth minta agar ada evaluasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI setelah Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang kongsor.
Musibah ini merupakan peringatan keras bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menghentikan metode open dumping yang masih dipraktikkan di TPST Bantar Gebang.
Danantara Indonesia resmi mengumumkan mitra terpilih untuk fasilitas Waste-to-Energy (WtE) atau Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Bekasi dan Denpasar.
Kebersihan kawasan pesisir di Pulau Dewata dinilai bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan langsung dengan citra Indonesia di mata dunia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved