Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON gubernur (cagub) Pramono Anung memastikan tidak dirinya tidak bisa dikendalikan oleh pihak atau kelompok tertentu ketika terpilih jadi Gubernur DKI. Termasuk dari kelompok 9 naga.
"Kalau amanah itu diberikan kepada saya, saya akan bekerja bersungguh-sungguh dan tidak bisa dipengaruhi oleh yang di atas-atas, yang disebut 9, 10, 11, 20 naga," ujar Pramono saat menemui warga di Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat, 27 September.
Mantan Sekretaris Kabinet itu mengaku yang bisa mengendalikannya hanyalah rakyat. Ia akan menjalankan amanah dari rakyat dengan baik.
Baca juga : Pramono Anung: Komunikasi Prabowo dan Megawati Berjalan Baik
"Naga saya adalah rakyat, itu aja. karena merekalah yang memberikan mandat kepada saya, memberikan amanah kepada saya, dan itu betul-betul akan kami jalankan," terangnya.
Selain itu, Pramono mengklaim dirinya tak memiliki beban politik apapun untuk bisa mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Langkahnya untuk maju dalam Pilgub Jakarta merupakan mandat yang diberikan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
"Jujur, saya sebenarnya sudah pengen pensiun, ingin istirahat. Sudah waktunya ingin sama cucu. Tapi saya diamanahkan menjadi calon gubernur untuk itu saya bekerja keras kalau didukung panjenengan sedoyo, saya hakulyakin, insyaallah jadi Gubernur Jakarta," ungkap Pramono. (M-4)
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi publik paling kontroversial dalam sejarah pembangunan Ibu Kota.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dirasa sangat disayangkan.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved