Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat menerima sejumlah logistik untuk persiapan Pilkada DKI Jakarta 2024 pada Rabu (25/9/2024) berupa 3.468 kotak suara dan 13.808 bilik suara.
Ketua KPU Jakarta Barat, Endang Istianti mengatakan logistik yang telah diterima akan kembali diperiksa untuk memastikan bahwa seluruh logistik dalam keadaaan baik.
"Untuk kotak suara dan bilik yang telah sampai di sini, harus kita periksa ulang. Kita sortir kembali istilahnya, agar tidak ada yang cacat. Kalau ada yang cacat, kita konfirmasi lagi," ungkap Endang di Gudang Logistik KPU Jakarta Barat.
Baca juga : Ridwan Kamil Janji Hidupkan Transportasi Sungai Era Bang Yos
Menurut dia, seluruh logistik akan terbebas dari rayap dan jamur saat ditempatkan di gudang KPU Jakarta Barat dengan cara melakukan fumigasi di seluruh area gedung.
"Ada tindakan fumigasi. Jadi sebelum barang-barang ini datang, kami sudah melakukan fumigasi di gedang ini memastikan tidak ada jamur dan rayap," jelas Endang.
Sementara itu, KPU DKI Jakarta mulai mencetak surat suara untuk pilkada pada awal Oktober 2024.
Baca juga : Bawaslu: Gerakan Coblos Tiga Paslon Alarm Bagi Penyelenggara
"Untuk surat suara, di awal Oktober kami mulai memproduksi surat suara. Karena desain surat suara baru kita putuskan di tanggal 23 (September)," kata Kepala Divisi Perencanaan dan Logistik KPU DKI Jakarta, Nelvia Gustina kepada wartawan di Jakarta pada Rabu (25/9/2024).
KPU DKI pada 26-28 September 2024 mengadakan rapat koordinasi (rakor) untuk menentukan persiapan dan alur distribusi surat suara ke lima kota administrasi dan satu kabupaten di Provinsi DKI Jakarta.
"Di situ kita juga membahas tentang alur distribusi dan persiapan kita. Termasuk kapan kita mulai merakit, kapan kita mulai mendistribusikan surat suara. Sotir-lipat dilakukan kapan, berapa jumlah biayanya dan sebagainya," kata Nelvia.
KPU DKI telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait lokasi penyimpanan logistik Pilkada 2024 di setiap kecamatan.
"Untuk Pilkada ini kita akan menggunakan aula kantor camat. Tentu saja kami sudah melakukan koordinasi dengan pemprov terkait kesiapan teman-teman dari pemprov untuk menyediakan fasilitas gudang di tingkat kecamatan," kata Nelvia. (Randi Al Faras/P-3)
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
ASOSIASI Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai kebijakan one way arus mudik secara nasional pada puncak mudik lebaran 18 Maret 2026 tidak terlalu berpengaruh pada angkutan logistik
REI menilai dampak konflik Timur Tengah terhadap harga rumah di Indonesia relatif terbatas. Kenaikan biaya logistik diperkirakan hanya mendorong harga rumah sekitar 3,5%.
Konflik Timur Tengah picu panic buying dan ancaman kelangkaan BBM di Thailand. Pemerintah pantau ketat pasokan seiring lonjakan harga di tingkat lokal.
Beban pengiriman akan overload menjelang Lebaran. Untuk menekan risiko keterlambatan, perusahaan menyatakan telah melakukan persiapan sejak awal
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Eskalasi konflik ini langsung menarik perhatian dunia akan gangguan rantai pasok logistik global yang bisa menekan ekonomi banyak negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved