Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang memanggil tiga pejabat Pemda Kota (Pemkot) Tangerang yang diduga melakukan pelanggaran Pilkada 2024 terkait netralitas ASN.
Ketiga pejabat tersebut yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang, Herman Suwarman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Wawan Fauzi, dan Ketua Asosiasi Camat Kota Tangerang Mahdiar.
"Ya, hari ini (Senin) ketiga pejabat itu kami periksa untuk dimintai klarifikasi," kata Ketua Bawaslu Kota Tangerang, Komarullah, Senin (23/9).
Baca juga : APK Ajakan Coblos Kotak Kosong Bertebaran, Bawaslu Bangka Belum Bisa Menindak
Pemanggilan tersebut, lanjutnya, sebagai tindak lanjut laporan dari masyarakat, bahwa pada 9 September 2024 lalu, mereka bersama-sama menerima kunjungan anggota komisi III A. Dimyati Natakusuma yang juga calon wakil gubenur Banten.
Dalam laporan itu, juga disebutkan pula Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Nurdin. Hanya saja untuk memanggil yang bersangkutan menunggu hasil klarifikasi saat ini.
"Kita tunggu hasil klarifikasi ini, apabila memang yang bersangkutan perlu di panggil, akan kita panggil," tandasnya.
Baca juga : Tidak Ada TPS Khusus bagi Penyandang Disabilitas Kota Ambon
Sementara itu untuk pejabat lainnya yang hadir dalam kegiatan kunjungan kerja di Pemkot Tangerang, pemeriksaannya, Kata Komarullah, cukup diwakili oleh kepala DLH Kota Tangerang, Wawan Fauzi.
Begitu juga, tambahnya, dengan 13 camat yang tersebar di Kota Tangerang. Mereka cukup diwakilkan oleh ketua Asosiasi Camat Kota Tangerang, Mahdiar yang juga sebagai Camat Karawaci.
Mengingat waktu pelaksanaan Pilkada Kota Tangerang yang cukup pendek. "Kalau mereka diperiksa semua, tentunya memerlukan waktu yang cukup lama, sementara Pilkada Hanya tinggal beberapa hari lagi," paparnya
Sementara itu, ketiga pejabat Kota Tangerang yang diperiksa selama tiga jam di Bawaslu, enggan menerima wartawan yang menunggu di ruang depan kantor Bawaslu.
Mereka menghindar dengan cara keluar dari pintu samping kantor tersebut. "Terlalu, sidah tiga jam lebih kami tunggu, eh mereka lolos dari pintu samping," kata Aji, salah satu wartawan Media Cetak Kota Tangerang. (P-5)
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kenaikan insentif bagi ketua RT dan RW akan mulai direalisasikan secara bertahap pada Oktober 2025
Ia mengatakan DPP PDIP berharap kekalahan dua pasangan calon kepala daerah dari kotak kosong pada Pilkada 2024 lalu tidak terulang kembali di pilkada ulang nanti.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024
Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.
MK mengatakan selama ini terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada.
Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved