Headline
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengeklaim bakal berani menghadapi pengembang nakal di Jakarta.
Baca juga : Pramono Bakal Jadikan Jakarta Pusat Pariwisata Internasional
Pramono berjanji menindak jika ada pengembang nakal. Menurut Pramono, pengembang boleh mencari keuntungan, tapi jangan merugikan masyarakat dan tidak bertanggung jawab.
“Oke, namanya pengembang harus untung. Tapi tidak boleh kemudian secara sistematis merugikan konsumen, pemakai,” ungkap Pramono, dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, yang tayang di YouTube, Selasa (17/9).
Pramono mengaku masih mendengar adanya keluhan dari masyarakat tentang pengembang nakal yang ingkar janji atau tidak menuntaskan kewajibannya.
Baca juga : Pramono Janji Sempurnakan Jalur Sepeda Garapan Anies di Jakarta
“Saya yakin saya berani mengambil keputusan yang tidak populer. Termasuk dengan pengembang-pengembang tadi, seperti yang Ahok lakukan,” ujar Pramono.
“Mungkin kelebihan saya dibandingkan Pak Ahok, kalau saya lebih smart ya, lesung pipinya lebih terlihat. Saya enggak kalah sama Pak Ahok, kesungguhan untuk memutuskan dan keberanian untuk itu. Mungkin kalau dalam hal senyum, smart-nya, saya kayak Mas Anies ya…” sambung Pramono berseloroh.
Mantan Wakil Ketua DPR RI itu juga menyatakan sadar akan konsekuensi yang harus dihadapi saat menindak pengembang nakal. Pramono menyatakan berani mengambil kebijakan tidak populer selama itu dia yakini benar dan berpihak pada kepentingan masyarakat yang lebih besar.
“Sebagai fighter saya harus bisa mempertanggungjawabkan dan saya tidak punya beban apa pun, kepada siapa pun. Bahkan saya berkali-kali mengatakan secara terbuka bahwa saya akan bekerja sesuai dengan apa yang saya yakini itu benar dan itu akan saya lakukan,” ungkap Pramono.
“Yang paling penting selama kita mendapatkan jabatan, kita tidak memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, siapapun pasti akan respect sama kita, siapapun itu,” tandas Pramono. (Ykb/M-4)
Kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor perumahan mendorong kolaborasi baru antara kalangan pengembang dan institusi pendidikan vokasi.
Asia Property Awards Grand Final tahun ini menghadirkan lebih dari 90 kategori penghargaan untuk merayakan 'Best in Asia'.
APERSI menggelar APERSI Training Center (ATC) di Universitas Islam Malang (UNISMA), Kota Malang, pada Kamis (17/10).
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP, Irine Yusiana Roba, menilai perlu adanya perubahan regulasi untuk mengatasi maslaah transportasi umum
Sejumlah konsumen justru mengapresiasi sikap perusahaan yang memilih memprioritaskan kualitas dibandingkan dengan sekadar mengejar kecepatan pembangunan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melontarkan apresiasi sekaligus tantangan kepada para pengembang rumah subsidi.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved