Legislator PDIP Dorong Kewajiban Pengembang Sediakan Akses Transportasi Umum

INDONESIA kini menghadapi potensi krisis sosial-ekonomi yang salah satunya disebabkan oleh minimnya akses transportasi umum menuju kawasan perumahan.

Data Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mencatat, lebih dari 95% kawasan perumahan di Indonesia belum memiliki fasilitas transportasi umum yang memadai untuk menunjang aktivitas penghuni, terutama dalam perjalanan menuju tempat kerja.

Kondisi ini berdampak langsung pada pengeluaran masyarakat. Berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) BPS 2018, biaya transportasi rumah tangga mencapai rata-rata 12,46 persen dari total pengeluaran, melebihi batas ideal 10 persenyang ditetapkan Bank Dunia.

Baca juga : Wamen PKP Fahri Hamzah Tanggapi Keresahan Pengembang Rumah Subsidi, Begini Katanya!

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP, Irine Yusiana Roba, menilai perlu adanya perubahan regulasi untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Kami mendorong pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang maupun Peraturan Daerah yang berkaitan dengan perumahan. Sudah saatnya pengembang diwajibkan menyediakan akses transportasi umum sebagai bagian dari fasilitas umum di setiap kawasan perumahan baru," kata Irine dalam keterangan yang diterima, Selasa (7/10).

"Hal ini penting agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada hunian, tetapi juga pada kemudahan mobilitas warga dan efisiensi transportasi perkotaan,” kata Irine.

Baca juga : Pertimbangkan Banyak Hal, Pembelian Hunian adalah Investasi Masa Depan

Ia juga menilai,, pembangunan hunian harus berpijak pada konsep Transit Oriented Development, agar mobilitas masyarakat lebih efisien

“Hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik massal akan menciptakan mobilitas yang lebih efisien, mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar titik-titik transportasi," ujarnya

Untuk mewujudkan hal tersebut, bisa dibuat skema subsidi dan kerjasama antara skateholder, lintas kementerian, jadi tidak menjadi beban Kementerian Perhubungan saja.

“Pemerintah bisa membuka opsi dalam memperluas skema Buy The Service (BTS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2022. Melalui skema ini, layanan angkutan kota yang menjangkau kawasan perumahan bisa disubsidi dan dioperasikan secara berkelanjutan," ujarnya

"Ini bentuk kehadiran negara untuk memastikan masyarakat di kawasan pemukiman, termasuk yang berada di pinggiran kota, tetap mendapatkan akses transportasi publik yang terjangkau dan berkualitas,” kata Irine.

Ia juga menyatakan, pengembang harus berperan aktif dalam menciptakan kawasan hunian yang berkelanjutan dan mudah diakses.

"Pengembang diharapkan tidak hanya fokus pada aspek bangunan, tetapi juga pada penyediaan fasilitas internal seperti shuttle bus yang menghubungkan warga dengan halte atau stasiun terdekat. Selain itu, tata ruang perumahan perlu dirancang sejak awal agar ramah bagi pejalan kaki dan pesepeda, serta mampu mendukung mobilitas warga secara efisien," jelasnya.  (P-4)