Headline
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
Kumpulan Berita DPR RI
BAKAL calon gubernur (cagub) Jakarta 2024 Pramono Anung sowan ke Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK). Pertemuan berlangsung di kediaman JK di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin malam, 9 September 2024.
Pantauan Medcom.id, Pramono tiba di rumah JK sekitar pukul 20.26 WIB. Pramono disambut JK di halaman rumah.
"Pak JK," kata Pramono sambil menyalami.
Baca juga : Gubernur DKI Harus Siap Sambungkan MRT dari Ancol ke JIS
Pramono dan JK belum menjelaskan maksud pertemuan tersebut. "Sebentar ya," ujar Pramono
Kemudian, JK kemudian mengajak Pramono masuk ke dalam rumahnya. Mereka terlebih dulu melambaikan tangan ke arah jurnalis.
Tak berselang lama, pasangan cawagub pendamping Pramono, Rano Karno 'Doel' juga tiba di kediaman JK. Dia langsung masuk ke dalam rumah JK. (M-4)
KABAR mengenai Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla melakukan negosiasi dengan Duta Besar Iran agar kapal tanker Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz dibantah Komdigi
Jusuf Kalla (JK) sampaikan duka cita atas gugurnya prajurit TNI dalam misi UNIFIL Lebanon. Sebut mereka pahlawan kemanusiaan dan kebanggaan bangsa Indonesia.
Kehadiran TNI dalam misi perdamaian internasional menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia sebagaimana amanat konstitusi.
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menilai Indonesia perlu menunjukkan sikap tegas terhadap konflik yang melibatkan Iran, terutama jika negara tersebut menjadi pihak yang diserang.
Yayasan Muslim Sinar Mas (YMSM) wakafkan 2.000 mushaf Al-Quran melalui Dewan Masjid Indonesia (DMI) guna memperkuat literasi keimanan dan solidaritas umat.
KONFLIK Israel-Amerika dengan Iran sedikit banyak berpengaruh bagi Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved