Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
BAKAL Pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran dan Edy Pratowo resmi mendaftar ke KPU Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng, Kamis (29/8) pagi hari WIB. Pasangan Agustiar Sabran-Edy Pratowo siap berkonstetasi di Pilgub Kalteng periode 2024-2029.
Pasangan Agustiar Sabran-Edy Pratowo diantar para petinggi partai pengusung, serta ribuan simpatisan serta pendukung paslon tersebut. Acara juga dimeriahkan dengan kirab budaya yang menggambarkan kekayaan tradisi masyarakat Kalteng.
Dalam kesempatan tersebut, Agustiar Sabran-Edy Pratowo juga memperkenalkan koalisi yang dinamakan Koalisi Huma Betang. Adapun partai pengusungnya antara lain Gerindra, PAN, PKS dan PSI.
Baca juga : 1.467 Pasangan Calon akan Ikut Pilkada 2024
Agustiar Sabran mengatakan, koalisi ini dibentuk berdasarkan semangat kebersamaan dan keterbukaan yang mencerminkan falsafah Huma Betang, yang selama ini menjadi identitas masyarakat Dayak di Kalteng. Falsafah ini mengajarkan tentang kehidupan yang harmonis dalam keragaman dan saling menghargai satu sama lain, yang menjadi landasan penting dalam koalisi tersebut.
"Kami menyebut koalisi ini sebagai Koalisi Huma Betang, karena pasangan Agustiar Sabran - Edy Pratowo sangat terbuka kepada siapa pun dan bisa menerima siapa pun, sesuai dengan falsafah Huma Betang," kata Agustiar Sabran.
Agustiar menjelaskan, Koalisi Huma Betang dibentuk oleh sejumlah partai politik yang memiliki komitmen yang sama untuk memajukan Kalimantan Tengah, yang berkah dan maju. Koalisi ini, lanjutnya, tidak hanya menjadi alat politik, tetapi juga menjadi simbol persatuan dalam keberagaman yang menjadi ciri khas masyarakat Kalteng.
Baca juga : Hanya Dua Bakal Calon yang Daftar ke KPUD Bogor
"Koalisi ini bukan sekadar koalisi politik, tetapi lebih dari itu, ini adalah wadah untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat Kalteng, dari berbagai latar belakang, untuk bersama-sama membangun Kalteng yang lebih baik," tegas Agustiar.
Agustiar Sabran mengatakan, dirinya dan Edy Pratowo merasa terharu dihantarkan masyarakat Kalteng menuju Kantor KPU Kalteng. Agustiar Sabran bersama Edy Pratowo siap mewujudkan Kalteng Berkah, Maju, dan Bermartabat.
"Saya sangat terharu dan berterima kasih atas dukungan luar biasa dari seluruh masyarakat yang telah hadir dan meramaikan acara ini. Ini menunjukkan betapa kuatnya rasa kebersamaan dan gotong royong yang ada di Kalteng," ujar Agustiar Sabran.
Baca juga : Tim 8 Relawan Jokowi Prabowo Antar Ridwan Kamil Ke KPU Jakarta
"Kami akan terus berusaha untuk mendengar dan melibatkan semua pihak dalam setiap proses pengambilan keputusan, agar kebijakan yang diambil dapat mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Kalteng," tambahnya.
Tak lupa, Agustiar Sabran-Edy Pratowo berterima kasih kepada seluruh pihak yang mendukungnya untuk maju dalam Pilgub Kalteng periode 2024-2029.
"Saya mohon doa restunya kader-kader Gerindra, Pak Prabowo, para simpatisan partai pendukung dalam koalisi Huma Betang, anak dan istri saya, tokoh adat Kalteng, alim ulama, habaib, tokoh pemuda, dan masyarakat," tutur Agustiar Sabran.
"Ini bukan hanya tentang pencalonan kami, tetapi juga tentang merayakan keberagaman dan kekayaan budaya Kalteng yang kita cintai bersama," timpal Edy Pratowo. (Z-8)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Titi Anggraini menyebut pilkada lewat DPRD tidak relevan lagi membedakan rezim Pilkada dan Pemilu setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya jauh lebih dulu mengusulkan agar bupati dan walikota dipilih oleh DPRD
Hinca mengatakan tetap menghormati usulan Cak Imin. Namun, Partai Demorkat tetap mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved