Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
POLITIKUS PDIP Aryo Seno Bagaskoro mengungkapkan alasan partainya tidak jadi mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Pasalnya, kata Aryo, PDIP percaya pada proses kaderisasi dalam partai.
Padahal, elektabilitas Anies masih yang tertinggi dalam survei. Aryo menyebut seringkali dalam pilkada-pilkada yang diikuti PDIP, tokoh yang diusung tidak selalu harus beriringan dengan elektoral yang tinggi.
“Yang penting buat kita nalar kualitatif kita bekerja lebih sering dibandingkan sekadar nalar kuantitatif masalah angka,” katanya dalam acara Hotroom Bersama Hotman Paris Hutapea yang tayang di Metro TV, Rabu (28/8).
Baca juga : Anies Urus Surat ke PN Jaksel untuk Syarat Pilgub Jakarta
Selain itu, residu polarisasi dari pilkada Jakarta pada 2017 yang begitu keras juga menjadi pertimbangan. Sementara untuk menyampaikan pesan-pesan ideologis partai, katanya, PDIP tidak ingin menginvestasikan energi terlalu banyak dalam menyikapi persoalan tersebut.
"Bicara konteks Pilkada Jakarta, kita tahu di 2017, ada dinamika pilkada yang begitu keras terjadi. Itu menyisakan dua blok yang sangat fanatik pada waktu itu," kata Aryo.
“Maka perlu komunikator yang baik. Dalam menyampaikan komunikasi yang baik tentang sikap, platform, dan perjuangan partai, kita sepakat bahwa yang paling cocok adalah the golden truth sang tenggorokan emas Pramono Anung dan Si Doel Anak Betawi Rano Karno,” ucap sambungnya.
Baca juga : Anies Tidak Nampak di Kantor DPP PDIP, Jubir: Jakarta Gelombang Berikutnya
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menambahkan, peta pilkada berbeda dengan peta pilpres. Dinamika lokal akan menjadi perhitungan.
Di samping itu, pilkada dilaksanakan di tahun yang sama dengan pemilu dan transisi kekuasaan. Karena itu ada agenda politik nasional yang juga menjadi bagian dari agenda partai.
“Contoh terdekat pembentukan kabinet oleh pemerintahan baru di mana partai-partai pendukung yang tadinya menjadi kontenstan lawan di pilpres kemudian menjadi bagian dari koalisi pendukung. Salah satu ilustrasi koalisi pendukung pemerintah itu adalah menjadi bagian dari kabinet. Kan itu yang selalu dipraktikkan,” ujarnya. (P-5)
Bawaslu akan mengklarifikasi laporan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat soal dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Semua daerah didorong untuk berkoalisi dengan parpol lain karena membangun daerah harus dilakukan bersama-sama
Obor Api Perjuangan diserahkan oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah H Sumanto kepada Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ketut Sustiawan.
PDI Perjuangan merekomendasikan Ono Surono sebagai Bakal Calon Gubernur Jawa Barat yang akan bertarung di Pilkada 2024.
Sikap itu merupakan penolakan atas praktik kolonialisme oleh Israel
Muhadjir Effendy mengatakan Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) memahami kondisi Indonesia terkait polemik keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20.
Akankah ancaman terkini senasib dengan ancaman-ancaman sebelumnya? Bukan janji tapi sekadar basa-basi? Jika benar dia akan merombak kabinet, siapa saja yang bakal diganti?
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Betulkah usaha mengawut-awut PDIP makin gencar dilakukan seiring dengan langkah maju KPK menangani kasus Hasto? Siapa yang melakukannya?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah PDIP
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved