Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS PDIP Aryo Seno Bagaskoro mengungkapkan alasan partainya tidak jadi mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Pasalnya, kata Aryo, PDIP percaya pada proses kaderisasi dalam partai.
Padahal, elektabilitas Anies masih yang tertinggi dalam survei. Aryo menyebut seringkali dalam pilkada-pilkada yang diikuti PDIP, tokoh yang diusung tidak selalu harus beriringan dengan elektoral yang tinggi.
“Yang penting buat kita nalar kualitatif kita bekerja lebih sering dibandingkan sekadar nalar kuantitatif masalah angka,” katanya dalam acara Hotroom Bersama Hotman Paris Hutapea yang tayang di Metro TV, Rabu (28/8).
Baca juga : Anies Urus Surat ke PN Jaksel untuk Syarat Pilgub Jakarta
Selain itu, residu polarisasi dari pilkada Jakarta pada 2017 yang begitu keras juga menjadi pertimbangan. Sementara untuk menyampaikan pesan-pesan ideologis partai, katanya, PDIP tidak ingin menginvestasikan energi terlalu banyak dalam menyikapi persoalan tersebut.
"Bicara konteks Pilkada Jakarta, kita tahu di 2017, ada dinamika pilkada yang begitu keras terjadi. Itu menyisakan dua blok yang sangat fanatik pada waktu itu," kata Aryo.
“Maka perlu komunikator yang baik. Dalam menyampaikan komunikasi yang baik tentang sikap, platform, dan perjuangan partai, kita sepakat bahwa yang paling cocok adalah the golden truth sang tenggorokan emas Pramono Anung dan Si Doel Anak Betawi Rano Karno,” ucap sambungnya.
Baca juga : Anies Tidak Nampak di Kantor DPP PDIP, Jubir: Jakarta Gelombang Berikutnya
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menambahkan, peta pilkada berbeda dengan peta pilpres. Dinamika lokal akan menjadi perhitungan.
Di samping itu, pilkada dilaksanakan di tahun yang sama dengan pemilu dan transisi kekuasaan. Karena itu ada agenda politik nasional yang juga menjadi bagian dari agenda partai.
“Contoh terdekat pembentukan kabinet oleh pemerintahan baru di mana partai-partai pendukung yang tadinya menjadi kontenstan lawan di pilpres kemudian menjadi bagian dari koalisi pendukung. Salah satu ilustrasi koalisi pendukung pemerintah itu adalah menjadi bagian dari kabinet. Kan itu yang selalu dipraktikkan,” ujarnya. (P-5)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved