Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sama-sama belum mengusung sosok calon gubernur dan wakil gubernur di Pilgub Jawa Timur. Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah mengatakan PDIP-PKB mencoba mencari kesamaan untuk bisa memperkuat kemenangan di Pilkada 2024, termasuk di Jawa Timur.
“PKB-PDIP dua kekuatan besar yang masing punya basis elektoral yang sangat berbeda tetapi memiliki irisan yang sangat dekat. Kalau kemudian dua pihak ini disatukan apalagi dengan dinamika politik di Jawa Timur yang sudah berbeda dengan ketika Ibu Khofifah maju sebagai gubernur yang pertama, saya kira kita punya peluang kemenangan yang lebih besar,” ujar Luluk, Senin (22/7).
Intinya, kata Luluk, PKB akan mempersiapkan sosok pemimpin di Jawa Timur yang bersih dan tidak punya beban di masa lalu. Saat ini, menurutnya, adalah kesempatan rakyat Jawa Timur untuk memilih yang terbaik. Apalagi, lanjut Luluk, elektabilitas Khofifah Indar Parawansa sebagai petahana masih di bawah 50% di Pilkada Serentak kali ini.
Baca juga : PKB Dukung PDIP Usulkan Nama Bakal Cawagub untuk Anies Baswedan
“Itu artinya apa? Rakyat Jawa Timur masih menunggu kalau ada opsi lain ada alternatif, figur figur lain nah ini kita sedang matangkan,” paparnya.
Luluk menerangkan pihaknya masih menggodok apakah akan mengusung sosok Tri Rismaharini (Risma) atau Kiai Marzuki Mustamar.
“Ya bisa saja karena usulan usulan juga ada, nah ini nanti kita akan ya cek lagi ke akar rumput makanya kita itu tidak grusa-grusuh,” terang Luluk.
“Karena cara PKB itu kan pasti akan kita cek kepada pendukung baik itu struktural bagimana ranting kita nanti akan bekerja memenangkan tetapi juga bagaimana pesantren para Kiai memberikan respon kepada nama nama yang diusulkan oleh beberapa pihak itu jadi nanti kita akan coba bikin simulasi itu,” tandasnya. (Z-11)
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved