Jelang Pilkada, PDIP Yakini Koalisi Pilpres sudah tidak Berlaku 

JELANG pemilihan kepala daerah (Pilkada), PDI Perjuangan meyakini situasi politik lebih cair dan koalisi Pilpres 2024 sudah tidak berlaku. 

Hal tersebut diungkap Jubir Bappilu PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro, saat ditanya potensi Pilkada Jakarta akan 3 poros jika PDI Perjuangan ingin mengusung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan siapa yang akan dijadikan mitra koalisi. 

"Kalau di daerah lain faktanya itu sudah tidak ada konsep koalisi yang di Pilpres kemarin. Artinya secara kerjasama politik koalisi yang di Pilpres itu kebanyakan ya akan berubah lagi dengan kondisi lokal yang berada di nasi masing-masing daerah," ujar Jubir Pilkada PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro, Minggu (21/7).

Baca juga : PKB Kabupaten Bandung Menuju Koalisi dengan PDI Perjuangan

Seno mengungkap hal tersebut sudah terjadi, berkaca Partai Demokrat dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang mengusung kedua mader PDI Perjuangan Eri Cahyadi-Armuji di Pilkada Kota Surabaya. 

"Di Surabaya baru saja kawan-kawan Demokrat mengusung Eri Cahyadi-Armuji dua-duanya kadaer PDI Perjuangan. Artinya ada kemungkinan apapun bisa terjadi, Koalisi Perubahan pun juga sama dan juga bisa terjadi perubahan-perubahan kerja sama politik," imbuhnya. 

Politisi muda PDI Perjuangan itu berkaca dari Pilkada sebelumnya, yang berpotensi menunjukan pola-pola kejutan pada menit akhir, yang lebih sering disebut fenomema Injury Time. Baik KIM ataupun Koalisi Perubahan, sangat diantisipasi untuk memiliki perbedaan pilihan dalam Pilkada wilayah yang memiliki barometer politik. 

Baca juga : Demokrat Membuka Pintu untuk Berkoalisi dengan Siapa Saja di Pilkada 2024

"Hari ini Injury Time ini masih masih sangat seksi untuk dilihat bagaimana dinamikanya. Karena bagaimanapun belum ada satupun partai yang sudah fix betul siapa pasangan calonnya siapa, karenabelum pendaftaran. Jadi Janur Kuning, Janur Merah, Janur Hijau, Janur Biru belum melengkung, sangat mungkin ada perubahan," imbuh Seno. 

PDIP pun berpandangan koalisi politik yang lebih cair di Pilkada ketimbang Pilpres adalah hal yang wajar. Tidak sepatutnya pasangan yang maju di Pilkada adalah hasil dari konsensus elit yang dipaksakan untuk disodorkan kepada masyarakat. 

"Jadi kami tidak mau tergesa-gesa karena Pemilu ini bukan sekadar kita bicara logika elit. Dia maju disini karena anaknya A, temannya B, relasinya C masuk di situ padahal pemilunya adalah tentang kedaulatan rakyat harusnya masyarakat lah yang ditanyakan," tutupnya. (Medcom/Z-6)