Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
POLITIKUS partai Demokrat Taufiqurrahman menuturkan pihaknya membuka pintu yang lebar untuk semua partai politik yang ingin berkoalisi di pemilihan kepala daerah (pilkada) mendatang.
Taufiq menyebut koalisi yang terbentuk di pilkada tidak akan sama dengan koalisi yang ada di pemilihan presiden (pilpres) kemarin. Menurut dia, di pilkada kali ini Demokrat akan lebih cair dan membangun komunikasi dengan semua partai.
Dia juga menyebut koalisi yang akan dibentuk untuk pemilihan gubernur di Jakarta tidak mesti sama dengan koalisi di tingkat nasional.
Baca juga : Lima Parpol di Kabupaten Sukabumi Sepakat Berkoalisi Hadapi Pilkada 2024
“Kalau belajar dari pengalaman, koalisi di tingkat nasional itu belum tentu seiring sejalan dengan koalisi di provinsi atau kabupaten/kota. Artinya koalisi yang terbangun di DKI Jakarta belum tentu sama dengan koalisi nasional,” ujar Taufiq kepada Media Indonesia, Minggu (5/5).
“Kita sendiri pasti membuka peluang kepada siapapun untuk bisa berkoalisi di DKI Jakarta ini. Sudah ada nama-nama dari Demokrat. Ada stock kader yang bisa dimajukan. Tetapi sekali lagi dinamikanya masih sangat cair, komunikasi antara pimpinan partai saya yakin tetap terus dilakukan,” imbuh Taufiq.
Selain itu, dia juga mengharapkan di pilgub Jakarta nanti, Demokrat dapat mengajukan kadernya untuk menjadi calon gubernur. Meski dia juga menyadari bahwa keterbatasan jumlah kursi yang Demokrat miliki sulit untuk usulan itu dapat diterima.
“Tetapi demokrat hari ini di Jakarta menyadari bahwa kursi kita tidak banyak. Kita tidak terlalu memaksakan calon kita yang akan jadi gubernurnya, cukup jadi wakil gubernurlah, kira-kira begitu,” katanya.
Terkait nama-nama yang diusulkan oleh Partai Demokrat, Taufiq menyampaikan ada nama seperti Dede Yusuf dan Mujiyono yang dinilai berkompeten dan dapat diajukan dalam pemilihan gubernur Jakarta. (Dis/Z-7)
Demokrat, kata Herman, sebagai partai penyeimbang ketika Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Demokrat resmi gabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.
"Menurut saya dalam logika kita berpikir berbangsa dan bernegara tidak etis, banyak kritik dan saran dituangkan dalam sesuatu yang lebih baik,"
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Hinca mengatakan tetap menghormati usulan Cak Imin. Namun, Partai Demorkat tetap mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung.
Anggota DPR AS meminta salinan lengkap "birtday book" yang disebut memuat puisi dan gambar dari Donald Trump.
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati Soekarnoputri yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Hensa menekankan, pernyataan Megawati itu cukup menegaskan sikap bahwa PDIP siap membantu pemerintahan tanpa harus berkoalisi.
Dikatakan bahwa ada keinginan pemilih untuk tidak memilih calon yang didukung oleh koalisi partai politik yang gemuk dari KIM plus.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap partainya disarankan sejumlah pihak untuk masuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved