Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrat resmi mengusung Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak sebagai calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024. Surat rekomendasi diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Dengan rasa bangga dan kerhormatan dukungan penuh dan surat rekomendasi kepada Ibu Khofifah dan Mas Emil sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Jawa Timur 2024-2029," ujar AHY di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024.
AHY menjelaskan, Khofifah merupakan tokoh perempuan yang tidak hanya dikenal di Jatim, namun juga dikenal secara nasional. Sebab, Khofifah telah terjun dalam sektor pemerintahan dan parlemen.
Baca juga : Sandiaga Uno Tanggapi Dorongan Maju di Pilkada Jawa Timur
Di Jawa Timur, Khofifah juga telah menorehkan segudang prestasi. Mulai dari menurunkan angka kemiskinan hingga meningkatkan indeks pembangunan manusia.
"Menjadi alasan mengapa masyarakat Jawa Timur mencitai dan dukung Ibu Khofifah lima tahun ke depan," jelasnya.
Sedangkan, Emil, kata AHY, telah sukses mendampingi Khofifah memimpin Jawa Timur dalam lima tahun terakhir. Emil kerap melakukan pendekatan dari sudut pandang anak muda.
"Pasangan ideal pengalaman luar biasa Ibu Khofifah, wisdom yang luar biasa diperkuat energi dan kreativias mas emil, InsyaAllah lima tahun ke depan Jawa Timur makin sukses dan makin sejahtera rakyatnya," terang AHY.
Selain Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah mengusung Khofifah-Emil dalam Pilgub Jatim 2024. (Medcom/Z-6)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
BNPB menyebur memasuki awal Maret, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim).
Kantor Kemenag Jatim menggelar Rukyatul Hilal awal Ramadan 2026 menjelang sidang isbat awal puasa yang digelar Selasa (17/2), bertepatan dengan 29 Sya’ban 1447 H di 21 titik lokasi di Jawa Timur
Pada 2025, Jawa Timur mencatatkan skor kinerja pelayanan publik terbaik nasional dengan angka 4,75 dari skala 5.
KPK juga terus meminta media untuk memberitakan kasus korupsi, agar pejabat takut apabila ingin memakan uang rakyat.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa angka ini merupakan hasil kesepakatan bersama yang mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi makro.
Keberkahan Jawa Timur akan terwujud apabila seluruh masyarakat dapat menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing dengan sebaik-baiknya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved