Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Amanat Nasional (PAN) memastikan tidak pernah ditawari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengusung Kaesang Pangarep di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. PAN beranggapan Presiden Jokowi tidak melakukan upaya cawe-cawe dalam pesta demokrasi tersebut.
"Kalau Pak Jokowi cawe-cawe, saya nggak denger tuh. Pak Jokowi nggak menawarkan ke mana-mana, enggak," ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Yandri Susanto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (28/6).
Namun, Yandri menilai jika Kaesang mau maju itu hal yang wajar. Anak bungsu Presiden Jokowi itu dianggap memiliki potensi.
Baca juga : Anies Baswedan Tolak Menanggapi Pertemuan Jokowi dengan Ketum Parpol
"Ya kalo Mas Kaesang mau maju wajar. Dia kan warga negara, ketua umum partai, punya potensi, nggak ada masalah," katanya.
Yandri mengakui PAN memang meminta Kaesang untuk maju. Hal ini juga pernah diungkap Ketum PAN Zulkifli Hasan.
"Ya kalau PAN, PAN yang meminta," bebernya.
Baca juga : Presiden Jokowi Heran Banyak Pertanyaan soal Pilkada Kepadanya
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi menyebut Presiden Jokowi menyodorkan nama Kaesang Pangarep untuk Pilkada Jakarta 2024. Hal itu dilakukan ke sejumlah partai politik.
"Sudah-sudah, (Presiden Jokowi) sudah nyodorkan (nama Kaesang)," ujar Aboe di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).
Aboe tak membantah atau membenarkan bahwa PKS turut ditawarkan. Ia hanya menyebut tawaran diberikan ke lebih dari satu partai. (Z-1)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
PRESIDEN ke-7 Joko Widodo ikut mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Wapres ke 6 Jenderal TNI ( Purn) Try Sutrisno.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved