Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Amanat Nasional (PAN) memastikan tidak pernah ditawari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengusung Kaesang Pangarep di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. PAN beranggapan Presiden Jokowi tidak melakukan upaya cawe-cawe dalam pesta demokrasi tersebut.
"Kalau Pak Jokowi cawe-cawe, saya nggak denger tuh. Pak Jokowi nggak menawarkan ke mana-mana, enggak," ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Yandri Susanto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (28/6).
Namun, Yandri menilai jika Kaesang mau maju itu hal yang wajar. Anak bungsu Presiden Jokowi itu dianggap memiliki potensi.
Baca juga : Anies Baswedan Tolak Menanggapi Pertemuan Jokowi dengan Ketum Parpol
"Ya kalo Mas Kaesang mau maju wajar. Dia kan warga negara, ketua umum partai, punya potensi, nggak ada masalah," katanya.
Yandri mengakui PAN memang meminta Kaesang untuk maju. Hal ini juga pernah diungkap Ketum PAN Zulkifli Hasan.
"Ya kalau PAN, PAN yang meminta," bebernya.
Baca juga : Presiden Jokowi Heran Banyak Pertanyaan soal Pilkada Kepadanya
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi menyebut Presiden Jokowi menyodorkan nama Kaesang Pangarep untuk Pilkada Jakarta 2024. Hal itu dilakukan ke sejumlah partai politik.
"Sudah-sudah, (Presiden Jokowi) sudah nyodorkan (nama Kaesang)," ujar Aboe di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).
Aboe tak membantah atau membenarkan bahwa PKS turut ditawarkan. Ia hanya menyebut tawaran diberikan ke lebih dari satu partai. (Z-1)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved