Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Amanat Nasional (PAN) memastikan tidak pernah ditawari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengusung Kaesang Pangarep di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. PAN beranggapan Presiden Jokowi tidak melakukan upaya cawe-cawe dalam pesta demokrasi tersebut.
"Kalau Pak Jokowi cawe-cawe, saya nggak denger tuh. Pak Jokowi nggak menawarkan ke mana-mana, enggak," ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Yandri Susanto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (28/6).
Namun, Yandri menilai jika Kaesang mau maju itu hal yang wajar. Anak bungsu Presiden Jokowi itu dianggap memiliki potensi.
Baca juga : Anies Baswedan Tolak Menanggapi Pertemuan Jokowi dengan Ketum Parpol
"Ya kalo Mas Kaesang mau maju wajar. Dia kan warga negara, ketua umum partai, punya potensi, nggak ada masalah," katanya.
Yandri mengakui PAN memang meminta Kaesang untuk maju. Hal ini juga pernah diungkap Ketum PAN Zulkifli Hasan.
"Ya kalau PAN, PAN yang meminta," bebernya.
Baca juga : Presiden Jokowi Heran Banyak Pertanyaan soal Pilkada Kepadanya
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi menyebut Presiden Jokowi menyodorkan nama Kaesang Pangarep untuk Pilkada Jakarta 2024. Hal itu dilakukan ke sejumlah partai politik.
"Sudah-sudah, (Presiden Jokowi) sudah nyodorkan (nama Kaesang)," ujar Aboe di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).
Aboe tak membantah atau membenarkan bahwa PKS turut ditawarkan. Ia hanya menyebut tawaran diberikan ke lebih dari satu partai. (Z-1)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
POLDA Metro Jaya menegaskan bahwa status wajib lapor bagi Rismon Sianipar, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
Advokat Jahmada Girsang yang mendampingi Rismon Sianipar menyatakan bahwa pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved