Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PRESIDEN Joko Widodo menolak berkomentar soal putra bungsunya, Kaesang Pangarep, yang didorong maju untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi 2024. Dia meminta pertanyaan ditanyakan kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Tanyakan ke partai, ke PSI," kata Jokowi usai meninjau Pasar Baru, Karawang, Rabu (8/5).
Dia pun mengulang jawabannya ketika ditanya apakah mendukung Kaesang berlaga di Pilkada Bekasi.
Baca juga : Tidak Ada Pengajuan Percepatan, Jokowi Pastikan Jadwal Pilkada Tidak Berubah
"Tanyakan ke PSI, itu urusan partai," kata Jokowi.
Dia juga heran banyak pertanyaan soal pilkada ditanyakan kepada dirinya, termasuk soal kabar yang menyebut Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Luthfi akan maju pada Pilkada.
Menurutnya berbagai keinginan pribadi seseorang, sebaiknya ditanyakan kepada yang bersangkutan.
"Itu keinginan-keinginan pribadi, tolong ditanyakan kepada partai atau kepada yang bersangkutan. Dikit-dikit urusan pilkada ditanyakan ke saya," kata Jokowi. (Try)
Jamiluddin menilai upaya mengidentikkan partai dengan Jokowi menjadi indikasi kegagalan PSI
Apakah lantaran ada dendam politik, apakah karena track record Jokowi yang selama 10 tahun berkuasa dianggap banyak berlaku semaunya?
PSI resmi mengganti logo dari yang awalnya bunga mawar menjadi gajah. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menjelaskan, gajah merupakan simbol kekuatan dan kecerdasan.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengaku emosional setiap mendengar kata PSI. Hal itu disampaikannya dalam acara penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo.
PRESIDEN Prabowo Subianto berkomentar soal logo baru Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai partai super terbuka tbk. Prabowo mengaku logo PSI yang bergambar gajah
Presiden Prabowo Subianto membantah anggapan pihak-pihak yang menyebut kondisi ekonomi Indonesia sedang gelap.
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved