Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menolak berkomentar soal putra bungsunya, Kaesang Pangarep, yang didorong maju untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi 2024. Dia meminta pertanyaan ditanyakan kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Tanyakan ke partai, ke PSI," kata Jokowi usai meninjau Pasar Baru, Karawang, Rabu (8/5).
Dia pun mengulang jawabannya ketika ditanya apakah mendukung Kaesang berlaga di Pilkada Bekasi.
Baca juga : Tidak Ada Pengajuan Percepatan, Jokowi Pastikan Jadwal Pilkada Tidak Berubah
"Tanyakan ke PSI, itu urusan partai," kata Jokowi.
Dia juga heran banyak pertanyaan soal pilkada ditanyakan kepada dirinya, termasuk soal kabar yang menyebut Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Luthfi akan maju pada Pilkada.
Menurutnya berbagai keinginan pribadi seseorang, sebaiknya ditanyakan kepada yang bersangkutan.
"Itu keinginan-keinginan pribadi, tolong ditanyakan kepada partai atau kepada yang bersangkutan. Dikit-dikit urusan pilkada ditanyakan ke saya," kata Jokowi. (Try)
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pernyataan Jokowi yang siap “berjuang mati-matian” untuk PSI sebagai sinyal kecemasan dan rasa terancam di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons ajakan “habis-habisan” Jokowi dalam penutupan Rakernas PSI di Makassar. PSI ditargetkan jadi partai besar di Pemilu 2029.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved