Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PASANGAN Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Ben Bahat - Ujang Iskandar (Ben-Ujang) mengatakan bakal mengedepankan kapasitas serta kualitas seseorang dalam struktur pemerintahannya nanti. Hal itu untuk mewujudkan pemerintahan Kalteng yang efisien dan berkualitas.
Seperti disampaikan Ujang saat bersilaturahmi dengan masyarakat di Pasar Patanak, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau. Di sana, Ujang mengatakan bakal mewujudkan pemerintahan yang berdasarkan meritokasi.
"Kami saat terpilih, seluruh jajaran dari atas hingga bawah akan dipilih berdasarkan kualitas dan kapasitas," janji Ujang.
Ujang menambahkan bahwa dia bakal berlaku adil dengan seluruh masyarakat, tidak mengenal latar belakang agama hingga suku. Ujang juga mengatakan tak akan memecat seseorang hanya karena tidak satu golongan atau seagama dengan dia.
"Mau apapun suku dan agana, asal bagus, akan kami pilih. Kami tidak akan memecat orang hanya karena tidak satu golongan dengan kami," ucap Ujang
Lebih lanjut, Ujang mengatakan cara tersebut agar mewujudkan pemerintahan yang benar-benar melayani masyarakat. Sebab, pada hakikatnya, pemerintah adalah pelayan bagi masyarakat.
"Pemerintah pada dasarnya adalah pelayan. Jadi kami haru memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat," pungkas Ujang. (OL-13)
Kegiatan yang dipadati ribuan warga ini disambut antusias oleh pelaku UMKM yang membuka lapak di sepanjang area bebas kendaraan tersebut.
langkah tegas ini mendapat dukungan luas dari masyarakat dan pelaku usaha yang taat aturan, mengingat kerusakan jalan akibat overtonase sering menyebabkan kerugian ekonomi.
Acara ini menampilkan beragam pertunjukan seni dan budaya yang memukau, sekaligus menjadi sarana hiburan bagi masyarakat.
Dalam upaya mengurangi ketimpangan dan tingkat kemiskinan antarwilayah, Zona Timur juga akan menjadi prioritas.
Dalam berbagai kesempatan, Gubernur kerap menyampaikan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sidak ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memastikan pelayanan pendidikan berjalan sesuai aturan.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved