Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SORAYA Sultan, wakil sekretaris tim pemenangan Hidayat-Bartho (HEBAT), menilai pembawaan dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulteng nomor urut 1, Moh Hidayat Lamakarate dan Bartholomeus Tandigala sangat tenang, dalam debat publik terbuka calon gubernur dan wakil gubernur Sulteng putaran kedua, Sabtu (14/11) malam.
"Kak Dayat sangat tenang, sementara kak Cudy menggebu-gebu sekali. Bahkan sangat semangat sampai paparan data terkait pendidikan pun sumber datanya bukan APBD," ujar Soraya Sultan, yang juga menjabat sebagai wakil ketua bidang organisasi dan keanggotaan DPD PDIP Sulteng.
Menurut Soraya, sebagai orang yang pernah menjadi anggota DPRD, bahkan pernah masuk di Banggar, penyampaian pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulteng nomor urut 2, Rusdy Mastura-Ma’mun Amir, terkait anggaran dirasa tidak tepat.
"Saya punya pengalaman asistensi anggaran di Kemendagri bersama TAPD Donggala tahun 2010. Besaran anggaran pendidikan harus sesuai UU yaitu 20% dari alokasi belanja langsung yang tertuang di RAPBD. Demikian pun terkait kesehatan harus mencapai 10%. Karena itu amanat UU. Jika besaran anggaran pendidikan tidak capai 20 %, maka tidak akan lolos asistensi," urai Soraya.
Ia mengatakan, klaim data kementerian yang disebutkan Rusdy Mastura dalam debat publik tersebut, seharusnya dicocokkan dengan data sajian APBD. "Klaim kak Cudy berdasarkan data dari kementerian yang beliau sebutkan tadi, seharusnya dicocokkan dengan data sajian APBD, dimana pimpinan Banggar DPRD Sulteng adalah NasDem," tandas Soraya.
Dia mengakui sepakat atas pemikiran Rusdy Mastura dalam beberapa hal, tetapi haruslah disesuikan antara fungsi dan kewenangan. "Beberapa hal saya sepakat dengan kak Cudy, soal out of the box. Tapi pemprov fungsinya perpanjangan tangan pemerintah pusat yang lebih banyak menjalankan kerja-kerja koordinasi antar Pemda kabupaten dan kota. Banyak hal yang ingin beliau eksekusi, adalah kewenangan Pemda kabupaten dan kota, baik terkait fungsi dan penganggaran," ujar Soraya.
Sebagai tim pemenangan paslon Hebat, Soraya menegaskan sangat memahami apa yang disampaikan jagoannya, harus sesuai regulasi dan kewenangan.
Acara yang diselenggarakan KPU Sulteng bekerja sama dengan Metro TV itu, disiarkan secara langsung dari Convention Hall Swiss Belhotel Silae Palu, dan di pandu presenter Metro TV Aviani Malik, yang juga bertindak sebagai moderator dalam debat publik tersebut. (OL-13)
Baca Juga: Kitab Tib Beraksara Jawi Ungkap Khazanah Pengobatan Kuno Melayu
PEMILIHAN umum (Pemilu) 2019 banyak diwarnai dengan diskusi dalam isu-isu ekonomi baik di media masa maupun media sosial.
DEBAT Pilwali Kota Surabaya 2020 mulai memanas di sesi kedua, kedua belah pihak melakukan penajaman visi dan misi yang dimiliki.
PASANGAN nomor urut 2 Rusdy Mastura dan Ma'mun Amir, memahami permasalahan Sulteng. Karenanya tak heran keduanya begitu menguasai berjalannya Debat Publik II pada Pilgub ke 2 Sulteng.
ADU program dan gagasan tersaji dalam debat Pilkada Kabupaten Tanah Bumbu 2020 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berlangsung seru.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara kembali menyelenggarakan debat calon Gubernur/Wakil Gubernur Kaltara, Sabtu (14/11/2020).
Menurut Satgas Penanganan Covid-19, hingga pekan ini jumlah kasus positif sudah menyentuh angka 200 ribu, atau sebanyak 196.989 orang dinyatakan positif terinfeksi oleh virus korona.
Larangan dan pembatasan di Pilkada 2020 menurunkan risiko penularan covid-19 hingga 75%.
Perlu pengaturan lebih eksplisit tentang kedatangan pemilih pada hari pemilihan dan setting protokol covid di luar TPS serta manajemennya
Berdasarkan catatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, tidak kurang dari 243 bapaslon ditemukan melanggar. Jumlah itu mencakup sepertiga dari total 735 bapaslon.
Tiga kali melanggar protokol kesehatan, jika kontestan itu terpilih, pelantikan yang bersangkutan ditunda 6 bulan untuk disekolahkan dalam jaringan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyatakan ada sembilan perbedaan dalam pemungutan suara di Pilkada 2020
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved