Kamis 05 November 2020, 05:55 WIB

Berebut Tuah Desa

BAGUS SURYO | Pilkada
Berebut Tuah Desa

Sumber: Tim MI/Kpud-malangkab.go.id/Riset MI-NRC

PROSES pilkada sudah bergulir serentak. Para calon kepala daerah, termasuk di Kabupaten Malang, Jawa Timur, beradu program untuk mendapatkan dukungan di tengah keterbatasan aktivitas.

Dampak pandemi covid-19 memang membuat animo warga merosot. Gaung pesta demokrasi di daerah tahun ini pun tak sekencang Pilkada 2015.

“Animo masyarakat kurang, bisa dikatakan rendah. Mungkin aturan jaga jarak dan khawatir ada penularan covid-19,” tegas Ketua Karang Taruna Trisula Desa Wringinanom, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Hari Hartono.

Hari yang juga menjabat Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wringinanom mengungkapkan suasana di desa tidak seperti Pilkada 2015. “Ada warga yang tidak mengetahui cabup dan cawabup,” katanya.

Kendati demikian, lanjutnya, masyarakat desa tetap berharap pilkada berkualitas meskipun dilaksanakan di tengah wabah. Bagi mereka, siapa pun bupati dan wakil bupati terpilih nanti harus bisa menyejahterakan masyarakat.

Rendahnya antusiasme masyarakat dalam proses pilkada kali ini juga diamini Ketua PCNU Kabupaten Malang Umar Usman. “Animo masyarakat menurun, sosialisasi kayaknya kurang kuat,” tuturnya.

Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kabupaten Malang Marhaendra Pramudya Mahardika mematok target partisipasi pemilih sebesar 77,5% sesuai dengan amanat KPU pusat. Dia optimistis partisipasi pemilih bakal optimal karena KPU gencar sosialisasi baik dengan tatap muka langsung maupun melalui media massa termasuk media sosial. Pada Pilkada 2015, partisipasi pemilih hanya 58,4%, tapi melonjak pada Pemilu 2019 sebesar 80%. Dukungan warga desa akan sangat menentukan di Pilkada Kabupaten Malang.

KPU Kabupaten Malang memaparkan daftar pemilih tetap berisi 2.003.608 orang. Mereka terdiri atas 999.098 pemilih pria dan 1.004.510 pemilih perempuan di 33 kecamatan atau 390 desa dan kelurahan. Jumlah petani yang terdaftar juga tak sedikit, yakni 374.657 orang.

Hal itu disadari betul oleh para calon sehingga mereka serempak jualan janji akan memajukan desa. Program menjadikan desa mandiri dan desa digital dilontarkan. Membangun agroindustri sampai janji menggratiskan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi petani juga digelorakan.

“Saya lagi menghitung insentif PBB bagi petani padi,” tegas calon Bupati Malang Muhammad Sanusi.

Cabup petahana itu berjanji menyejahterakan warga sejalan dengan meningkatkan kualitas SDM, memberikan insentif, membantu permodalan bagi UMKM, menerapkan teknologi tepat guna, memberikan bibit unggul, dan meningkatkan investasi.

Program yang ditawarkan pasangan nomor urut 1 Sanusi yang berpasangan dengan Gatot Subroto itu digelorakan pula oleh paslon nomor 2 Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono dan nomor 3 Heri Cahyono-Gunadi Handoko. “Kami mendorong desa digital,” kata Lathifah.

Butuh pelayan


Ketua Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia (Formasi) Heri Susianto mengatakan Kabupaten Malang membutuhkan bupati yang bisa melayani rakyat, bukannya minta dilayani. Menurutnya, perizinan yang meringankan pengusaha juga harus segera diwujudkan. Pengusaha sudah sepatutnya dikasih stimulus dalam bentuk pembinaan karena
hal itu belum dirasakan nyata oleh pengusaha.

“Kabupaten Malang itu miniaturnya Indonesia. Semua ada dan tersedia, mulai gunung, laut, dan hasil pertanian melimpah, tapi jalan desa banyak yang rusak. Infrastruktur harus jadi prioritas,” tutur Heri.

Dalam situasi pandemi ini, para calon harus bekerja lebih keras dalam merebut hati rakyat, khususnya warga perdesaan. Kepercayaan yang berimbas pada dukungan suara sangatlah vital di tengah terbatasnya aktivitas ekonomi.

Dalam konteks ini, tuah desa bakal menentukan pemenang pilkada 9 Desember nanti. Suara petani juga dipercaya bisa memberikan keberhasilan. Namun, tuah desa tak mudah didapatkan hanya dengan ditukar janji. (X-8)

Baca Juga

DOK. MI/PIUS ERLANGGA

90% Kepala Daerah Korupsi karena Utang ke Sponsor

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 23 Desember 2020, 01:55 WIB
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) sering dibuat gerah oleh ulah sejumlah kepala daerah, baik gubernur, wali kota, maupun bupati, yang...
Sumber: KPK/PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/Riset MI-NRC

Berharap Langit Cerah di Daerah

👤THEOFILUS IFAN SUCIPTO 🕔Rabu 23 Desember 2020, 00:19 WIB
PASANGAN calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro, Provinsi Lampung, nomor urut 1, Wahdi Sirajudin dan Qomaru Zaman,...
Istimewa

Dinyatakan Tidak Bersalah, Muyadi: Allah Maha Adil

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 12 Desember 2020, 21:50 WIB
DUA hari setelah pemilihan gubernur Sumatera Barat 2020 Bareskrim baru menyatakan Mulyadi tidak bersalah, karena tidak cukup bukti. Hal itu...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya