PEMERINTAH daerah di Malang, Jawa Timur, menyongsong tahun 2023 dengan mengakhiri konflik sumber daya air yang berkepanjangan. Hal itu ditandai setelah Pemkot Malang dan Pemkab Malang berdamai dengan menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) pengelolaan dan pemanfaatan sumber air di Sumberpitu dan Wendit.
PKS antara Wali Kota Malang Sutiaji dan Bupati Malang Mochamad Sanusi disaksikan Tim Korsupga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Solo, Jawa Tengah, Jumat (30/12). Jajaran terkait kedua pemda juga turut menyaksikan. "Ini akan menjadi starting point kita," tegas Sutiaji kepada Sanusi.
Menurut Sutiaji, PKS bukanlah akhir, melainkan awal karena kedepan akan banyak hal yang dikerjasamakan demi kebaikan Malang Raya meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu.
"Kalau niat baik sudah hadir Insya Allah dimudahkan ke depannya," ucap Sutiaji sembari menyatakan bersyukur bahwa pertemuan ini bakal memberikan manfaat bagi semua pihak.
Kesepakatan Pemkab dan Pemkot Malang itu mengatur mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan sumber air di Sumberpitu dan Sumber Wendit. Termasuk di dalamnya mengatur beban pengusahaan dari sumber air yang dimanfaatkan, tarif kompensasi dan kewajiban kedua belah pihak.
Dalam PKS yang berlaku 5 tahun ini mengatur penyesuaian nilai kontribusi pengusahaan sumber Wendit dan Sumberpitu. Selain itu juga mengatur pajak air permukaan, biaya jasa pengelolaan, perawatan, depresiasi, pengusahaan tanah dan klorinasi. Kesepakatan ini sekaligus mengakhiri alotnya pembahasan selama beberapa tahun terakhir.
"Seperti yang tadi disampaikan Pak Sanusi (Bupati Malang), hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Ini kita bangun bersama-sama. Tujuannya bagaimana kita memartabatkan bangsa kita dan keadilan sosial bukan hanya cita dan asa, tapi nyata," pungkasnya. (OL-15)
