Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PERHIMPUNAN Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang, Jawa Timur, mulai merasakan dampak efisiensi anggaran pemerintah. Pelaku jasa perhotelan kelimpungan sampai akhirnya merasa perlu menyampaikan aspirasi ke DPRD dan Pemkot Malang.
Kini, usaha perhotelan merosot sejak terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. "Dampak efisiensi sudah terasa," tukas Ketua PHRI Kota Malang, Agoes Basoeki, Sabtu (15/3).
Agoes mengungkapkan 92 anggota PHRI merasakan telah terjadi penurunan event atau kegiatan pemerintah yang menggunakan fasilitas hotel.
"Ini terasa sekali bagi hotel-hotel yang tipenya convention mengandalkan tempat, ruang, dan hall untuk kegiatan," kata Agoes Basoeki yang juga General Affairs Manager The Shalimar Butique Hotel di Kota Malang.
Karena itu, pengurus PHRI Kota Malang mengambil sikap segera menemui DPRD Kota Malang dan Pemkot Malang guna mendapatkan solusi.
"Kami di Kota Malang sedang mengajukan surat permohonan ke DPRD Kota Malang dan wali kota Malang untuk hal ini," ucapnya.
Bagi PHRI, solusi atas persoalan ini sangat mendesak dan krusial lantaran imbas terbitnya Inpres Nomor 1/2025 jangan sampai menggerus usaha perhotelan terjerembap kian dalam.
Dalam pertemuan PHRI, dewan, dan Pemkot Malang nanti akan membicarakan pajak dan perizinan. PHRI berharap mendapatkan solusi terbaik.
Adapun hasil pertemuan nanti bertujuan agar perekonomian daerah terjaga dan sektor pariwisata tidak terpuruk. Dengan demikian, pengusaha tidak sampai melakukan putus hubungan kerja (PHK) karyawan hotel. Apalagi, mengurangi pesanan kepada UMKM yang selama ini bermitra dengan pelaku usaha perhotelan dan restoran.
Selanjutnya, PHRI Kota Malang secara intensif berkomunikasi dengan PHRI berbagai daerah dan PHRI pusat selain menggelar pertemuan dengan Pemda di daerah masing-masing. Pertemuan dengan Pemda itu guna berdiskusi, mengajukan usulan, dan mencari solusi. (BN/P-2)
Pramono pun mengungkapkan bahwa terdapat tiga acara lari pada Juni, sehingga ia berharap bisa membantu meningkatkan tingkat hunian di hotel-hotel di Jakarta.
Gelaran Porprov IX Jatim 2025 pada 28 Juni sampai 5 Juli 2025 turut membantu bisnis perhotelan dan restoran bisa bernapas lega.
Salah satu dampak yang dirasakan sektor industri pariwisata yaitu okupansi atau tingkat hunian kamar hotel. Pada periode Januari-Mei, tingkat hunian hotel rata-rata berada pada posisi 32,8%
Satgas ini untuk menangani maraknya hotel dan vila ilegal, serta mendorong pemerintah daerah lain untuk mencegah hal serupa tidak terjadi di wilayah Bali.
Sejumlah vila dan hunian pribadi disulap jadi tempat akomodasi tanpa legalitas yang jelas.
KETUA Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo mengatakan, target okupansi hotel 80 persen selama libur lebaran 2025 belum tercapai.
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi, praktik manipulatif dalam penggunaan uang rakyat, serta pemborosan anggaran negara.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).
PENGAMAT kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Hardiansyah mengatakan, pemberian gaji ke-13 bagi ASN harus dievaluasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
SEBANYAK 71 persen masyarakat Indonesia mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diimplementasikan di masa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved