Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pariwisata mendukung langkah Pemerintah Provinsi Bali dalam membentuk Satgas Pengawasan Akomodasi Pariwisata Bali.
Hal ini untuk menangani maraknya hotel dan vila ilegal, serta mendorong pemerintah daerah lain untuk mencegah hal serupa tidak terjadi di wilayahnya.
Terkait dengan penurunan okupansi, Rizki menjelaskan Kementerian Pariwisata meminta para pengelola hotel melakukan diversifikasi pasar seperti menyasar komunitas dengan daya beli tinggi, memperkaya pengalaman menginap hingga memanfaatkan teknologi untuk strategi promosi yang lebih cerdas.
“Kami terus mendorong inovasi dan promosi yang menyasar pasar yang tepat. Intervensi lintas sektor juga dilakukan untuk menjaga keberlangsungan pelaku usaha pariwisata di Indonesia,” pungkas Rizki. (H-1)
Kementerian Pariwisata sedang berkoordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga untuk mencari solusi atas masalah yang ada.
Okupansi hotel di DIY mencapai 50 persen pada 3-6 September 2025. Bahkan, di wilayah Malioboro okupansinya mencapai 70%.
Meningkatnya okupansi hotel tersebut terjadi karena adanya event-event yang diselenggarakan,
DINAS Pariwisata Bantul mencatat, wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta saat libur lebaran 2025, 28 Maret-5 April 2025 turun sekitar 25% dibanding momen lebaran pada 2024.
KETUA Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo mengatakan, target okupansi hotel 80 persen selama libur lebaran 2025 belum tercapai.
OKUPANSI hotel di momen Lebaran 2025 diprediksi akan mencapai 79 persen dengan jumlah kamar terjual 3.623 unit.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved