Kemenpar Soroti Akomodasi Ilegal Ancam Bisnis Hotel Nasional

KEMENTERIAN Pariwisata menyoroti bahwa akomodasi ilegal yang tergabung dalam platform digital asing dapat mengancam kelangsungan industri perhotelan di Indonesia.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk me-review perizinan berusaha, khususnya usaha properti yang secara praktik di lapangan difungsikan sebagai akomodasi tanpa izin," kata Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar Rizki Handayani Mustafa dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (22/5).

Lebih lanjut Rizki menyatakan Kementerian Pariwisata sedang berkoordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga untuk mencari solusi atas masalah yang ada.

Baca juga : Kemenpar Minta Akomodasi Ilegal di Platform Asing Ditertibkan karena Ancam Industri Perhotelan

Salah satunya yakni menjalin kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam hal pemblokiran platform digital yang belum memiliki izin sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang diatur dalam Permenkominfo No. 10/2021.

Upaya itu menjadi bagian dari upaya menciptakan persaingan usaha yang adil. Kedua pihak juga akan membuka dialog konstruktif dengan platform-platform asing untuk mencarikan solusi atas keluhan para pelaku usaha pariwisata di Indonesia.

Ia mencontohkan platform dapat menerapkan harga miring atau diskon besar berdasarkan kesepakatan dengan pengelola hotel, khususnya di saat low season atau kondisi di mana banyak kamar hotel tidak terjual. Sedangkan pada saat high season, diberlakukan harga normal sesuai harga pasar.

“Platform asing harus tunduk pada regulasi Indonesia. Mereka wajib memiliki Badan Usaha Tetap (BUT), terdaftar NIB, serta tunduk pada sistem perpajakan dan hukum nasional,” katanya. (H-1)