Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) nomor urut 1 Mulyadi disebut sebagai kader terbaik yang diturunkan oleh Partai Demokrat demi memperjuangkan kepentingan masyarakat Ranah Minang. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Irfan Suryanagara.
Irfan mengatakan, bukan hanya kader terbaik, Mulyadi juga dalam persepsi publik juga suara terbaik. Sehingga Mulyadi menurut dia mantap untuk merebut hati masyarakat.
"Iya, kader terbaik. Bukan hanya kader terbaik karena secara survei dia suara terbaik," kata Irfan di Kota Padang, Jumat (30/10).
Menurut Irfan, Mulyadi maju sebagai Gubernur Sumbar bukan demi jabatan. Sudah banyak jabatan dan pengalaman yang dikantongi sebelum memutuskan maju.
Tiga periode di DPR RI, menurut Irfan, Mulyadi sudah banyak yang diperbuat bagi Sumbar. Berkat politik anggaran Mulyadi, triliunan dana pusat dibawa ke Sumbar.
Irfan yang lama mengecap pendidika di Padang menambahkan, Ali Mukhni tepat menjadi pendamping Mulyadi. Dua nama yang berpengalaman untuk menatap kemajuan Sumbar.
"Sangat cocok memimpin Sumbar, tiga periode, suara terbanyak, apalagi didampingi oleh wakil gubernur dari Bupati. Ini kolaborasi yang bagus. Harapan saya kepada masyarakat Sumbar pada Pilkada 9 Desember nanti jangan ragu-ragu untuk mencoblos Pak Mulyadi," jelasnya.
Sebagai sesama kader Partai Demokrat yang terus berjuang bersama rakyat, Irfan menyatakan bahwa kader-kader di Jawa Barat terus mengirim doa kepada Mulyadi agar diberi kelancaran untuk mengabdi kepada masyarakat Sumbar.
"Kami dari Jawa Barat mendukung penuh kemenangan Pak Mulyadi di Sumbatera Barat. Mudah-mudahan dengan Pak Mulyadi jadi gubernur nanti Sumatera Barat akan lebih baik, akan lebih perhatian bagi masyarakat dan lebih terbuka," ucapnya.
"Saya selalu berdoa sebagai sahabat, sebagai ketua DPD untuk Pak Mulyadi bisa mendapat amanah ini dan mengerjakan amanah ini dengan maksimal nanti," tutupnya. (Ant/OL-13)
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved