Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) nomor urut 1 Mulyadi berupaya untuk menyentuh berbagai sektor supaya ekonomi masyarakat Sumbar makin membaik. Salah satu yang dilirik ialah potensi kelautan yang dimiliki Sumbar sepanjang garis pantai dari Pasaman Barat hingga Pesisir Selatan.
Mulyadi melihat sektor perikanan bisa dikembangkan. Menurut dia bisa dimanfaatkan untuk perbaiki kondisi ekonomi terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari melaut.
"Sektor kelautan nyaris belum kita eksplor. Sebetulnya kita punya potensi tapi belum kita eksplor. Padahal potensi tersebut luar biasa. Apabila bisa dikelola dengan baik tentu akan menghasilkan dampak positif ke banyak orang," ujarnya, Senin (26/10).
Ketua DPD Demokrat Sumbar ini menyebut pemerintah harus bergerak memaksimalkan hal tersebut. Dia ingin anugerah alam yang luar biasa bisa dirasalan oleh seluruh masyarakat Sumbar.
Dia menerangkan, pemimpin harus tahu potensi daerahnya sendiri. Tanpa hal itu, mustahil akan melahirkan kebijakan yang tepat. "Yang terpenting ialah harus bisa berpikir inovatif dalam mengelola sektor perikanan. Terlebih persaingan daerah semakin ketat," jelasnya.
Dia Melanjutkan, pemerintah harus berlomba-lomba agar potensi daerahnya bisa menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Dia menekankan, hal tersebut harus dilakukan oleh pemimpin Sumbar ke depan.
"Seorang pemimpin, pertama dia mampu menggerakkan semua potensi di daerahnya, dia harus mampu menjadi seorang leader. Kalau leader itu dia harus bisa menstimulasi, mengajak orang untuk berbuat sesuatu sesuai dengan tujuannya," tutup Mulyadi. (Ant/OL-13)
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved