Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
KETIDAKHADIRAN calon wakil gubernur, Ali Mukhni dalam acara debat yang diadakan Padang TV, pada 14 Oktober lalu dikritik Reido Deskumar di media social. Reido menyebut Ali Mukhni tidak siap memimpin Sumatera Barat.
“Reido terlalu bersemangat, namun tidak memahami persoalan. Maklum dia tim pemenangan paslon Mahyeldi-Audy; jadi sah-sah saja kritikan tersebut. Reido sedang menjalankan tugasnya sebagai tim pemenangan,” ungkap Aldi, relawan Mualim (Mulyadi-Ali Mukhni), dalam keterangannya, Jumat (16/10)
Menurut Aldi, saking semangatnya Reido lupa jika membandingkan Ali Mukhni dengan Audy sebagai calon wakil gubernur dalam memahami strategi pengembangan BUMD ibarat senjata makan tuan. Sebab Ali Mukhni adalah kepala daerah yang berpengalaman. Selama 15 tahun berurusan dengan BUMD dan APBD.
“Sementara Audy sesuai catatan yang kita baca pengalaman pertamanya masuk ke dalam gelanggang politik. Nyaris tidak ada rekam jejaknya di BUMD sebagai pengambil kebijakan,” ujar dia.
Ketidakhadiran Ali Mukhni pada acara debat Padang TV, menurut Aldi, karena acara tersebut tidak masuk agenda debat yang diadakan KPU. Jadi kita harus bersikap positif dengan ketidakhadiran Ali Mukhni. Apalagi ini masih masa kampanye dimana masing-masing kandidat sudah ada agenda terjadwal dengan masyarakat.
Pengembangan BUMD
Dibalik pujian Reido terhadap Audy tentang pemahamannya tentang BUMD, tentu perlu juga dilihat keberhasilan Ali Mukhni melakukan pengembangan BUMD. Ukurannya tentu apa yang telah dilakukan oleh Ali Mukni, bukan apa yang akan dijanjikannya jika terpilih jadi wakil gubernur.
“Konteks Audy dan Ali Mukhni, satu berjanji dan berencana, dan satu melanjutkan apa telah dilakukan,” ujar Aldi.
Secara sekilas, bisa kita lihat komitmen dan kinerja Ali Mukhni dalam memajukan BUMD selama menjadi kepala daerah 15 tahun di Padang Pariaman. Ada dua BUMD yang menjadi andalan Ali Mukhni yaitu Perusahaan Daerah Air Minum dan Bank Perkreditan Rakyat.
“PDAM Padang Pariaman telah berkembang dan mampu mengoptimalkan potensi sumber air yang ada di wilayah Padang Pariaman. Pembangunan jaringan induk penyediaan air minum yang terus dipacu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar dia.
Tahun 2017, Kabupaten Padang Pariaman membangun jaringan induk penyediaan air minum untuk wilayah utara. Dana sebesar 40 milyar secara bertahap berhasil dibawa dari bantuan Hongaria melalui Kementerian PUPR.
Pembangunan jaringan pipa sepanjang 15 kilometer dari Nagari Malai V Suku, Batang Gasan ke Sungai Limau. Air PDAM ini dapat dinikmati sekitar 20 ribu KK; dari Gasan, Sungai Limau bahkan sampai ke Naras Kota Pariaman.
Sedangkan untuk Wilayah Selatan, Potensi PDAM juga menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan Bandara Internasional Minangkabau, bahkan bisa sampai ke Kota Padang.
Sementara itu, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman telah banyak mendorong terciptanya lapangan kerja dan membantu mengembangkan usaha-usaha produktif . (OL-13)
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved