Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
AUDY Joinaldy, calon Wakil Gubernur Sumatra Barat, berpasangan dengan Mahyeldi Ansharullah, didaulat menjunjung gelar adat Datuak Rajo Pasisie Alam.
Ia sah menjadi penghulu atau pucuk adat bagi rumah gadang suku Balaimansiang, VI Suku, Kota Solok. Padahal Audy yang bergelimang gelar akademik lahir dan tumbuh besar di rantau.
Namanya muncul beberapa tahun belakangan jelang Pilkada 2020.
Pengusaha yang sukses di rantau ini mendapat gelar sako (gelar adat yang diturunkan secara matrilineal) sebagai waris dari mamak Audy Joinaldy sendiri, Tuan Pakiah Basa.
Terlepas dari kepatutannya mengemban jabatan penghulu adat, secara kacamata politik, apa yang didapatkan Audy tentunya bisa menjadi modal politik sebab asal-usul sangat penting dalam
laga lokal.
Bahasa di lepau, sebagai ruang dialektika di Minangkabau, seperti suara-suara urang mah nyo (orang mana dia); Ooo, inyo urang awak mah (ooo... dia orang kampung kita itu). Percakapan
seperti itu tak terelakkan dalam obrolan politik keseharian orang Sumatra Barat.
Adagiumnya yang sudah mengental: ado di awak, manga juo nan lain lai atau ada dari kita, tidak perlulah yang lain (pilihan kita) lagi.
Kota Solok yang otomatis menjadi asal Audy untuk menjawab tanda tanya dia dari mana adalah bagian integral Solok Raya. Kawasan ini meliputi Kota Solok, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Solok Selatan.
Wilayah ini sangat dekat dengan Sawahlunto, Sijunjung, dan Dharmasraya. Jika ditotal, ada potensi sejuta suara dari gabungan Solok Raya dengan 3 daerah tersebut. Adapun hasil pemutakhiran
DPS Sumbar pada September lalu ialah sebanyak 3.691.592 orang.
Perinciannya, Kabupaten Solok 281.902, Kota Solok 47.418, Solok Selatan 114.161, Sawahlunto 45.778, Sijunjung 156.595, dan Dharmasraya 143.907. Menariknya, tak ada calon dari 4 pasangan
Pilgub Sumbar yang betul-betul mengakar dari daerah ini.
Tentunya pertarungan akan menarik karena betul-betul terbuka. Para calon pun paham potensi suara Solok Raya adalah harapan untuk memenangi Pilkada 2020.
“Di luar daerah yang tak memiliki calon, persaingan riil di sana lah,” ujar pengamat politik dari perspektif sejarah dan budaya Universitas Andalas, Israr Iskandar, Minggu (11/10).
Apa yang disebut Israr menyederhanakan politik (lokal) Sumatra Barat adalah politik kedaerahan. Ini berbeda dari politik identitas yang berkembang pada pemilu secara nasional tahun lalu.
Politik kedaerahan berbasiskan asal-usul. Cukup itu saja. Adapun politik identitas lebih berbasiskan pada isu SARA. “Pileg kemarin dipengaruhi pilpres. Polarasisasi. Pilkada tidak sepertinya, dan
lebih kepada cerita daerah masing-masing.
Kotaknya berbasiskan ke daerah. Artinya polarisasi masih ada,” imbuh Israr. (YH/N-1)
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengeluhkan harga tiket pesawat yang mahal untuk menuju titik bencana di Sumatra dan Aceh.
Sejumlah provinsi telah mengirimkan relawan kemanusiaan, di antaranya Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sigit berharap dengan adanya gotong royong polisi dan warga ini, anak-anak bisa segera kembali ke kursi sekolah.
Pramono mengatakan perayaan akan digelar di delapan titik bersama Forkopimda, dengan pusat kegiatan di Bundaran Hotel Indonesia (HI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved