Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
AUDY Joinaldy, calon Wakil Gubernur Sumatra Barat, berpasangan dengan Mahyeldi Ansharullah, didaulat menjunjung gelar adat Datuak Rajo Pasisie Alam.
Ia sah menjadi penghulu atau pucuk adat bagi rumah gadang suku Balaimansiang, VI Suku, Kota Solok. Padahal Audy yang bergelimang gelar akademik lahir dan tumbuh besar di rantau.
Namanya muncul beberapa tahun belakangan jelang Pilkada 2020.
Pengusaha yang sukses di rantau ini mendapat gelar sako (gelar adat yang diturunkan secara matrilineal) sebagai waris dari mamak Audy Joinaldy sendiri, Tuan Pakiah Basa.
Terlepas dari kepatutannya mengemban jabatan penghulu adat, secara kacamata politik, apa yang didapatkan Audy tentunya bisa menjadi modal politik sebab asal-usul sangat penting dalam
laga lokal.
Bahasa di lepau, sebagai ruang dialektika di Minangkabau, seperti suara-suara urang mah nyo (orang mana dia); Ooo, inyo urang awak mah (ooo... dia orang kampung kita itu). Percakapan
seperti itu tak terelakkan dalam obrolan politik keseharian orang Sumatra Barat.
Adagiumnya yang sudah mengental: ado di awak, manga juo nan lain lai atau ada dari kita, tidak perlulah yang lain (pilihan kita) lagi.
Kota Solok yang otomatis menjadi asal Audy untuk menjawab tanda tanya dia dari mana adalah bagian integral Solok Raya. Kawasan ini meliputi Kota Solok, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Solok Selatan.
Wilayah ini sangat dekat dengan Sawahlunto, Sijunjung, dan Dharmasraya. Jika ditotal, ada potensi sejuta suara dari gabungan Solok Raya dengan 3 daerah tersebut. Adapun hasil pemutakhiran
DPS Sumbar pada September lalu ialah sebanyak 3.691.592 orang.
Perinciannya, Kabupaten Solok 281.902, Kota Solok 47.418, Solok Selatan 114.161, Sawahlunto 45.778, Sijunjung 156.595, dan Dharmasraya 143.907. Menariknya, tak ada calon dari 4 pasangan
Pilgub Sumbar yang betul-betul mengakar dari daerah ini.
Tentunya pertarungan akan menarik karena betul-betul terbuka. Para calon pun paham potensi suara Solok Raya adalah harapan untuk memenangi Pilkada 2020.
“Di luar daerah yang tak memiliki calon, persaingan riil di sana lah,” ujar pengamat politik dari perspektif sejarah dan budaya Universitas Andalas, Israr Iskandar, Minggu (11/10).
Apa yang disebut Israr menyederhanakan politik (lokal) Sumatra Barat adalah politik kedaerahan. Ini berbeda dari politik identitas yang berkembang pada pemilu secara nasional tahun lalu.
Politik kedaerahan berbasiskan asal-usul. Cukup itu saja. Adapun politik identitas lebih berbasiskan pada isu SARA. “Pileg kemarin dipengaruhi pilpres. Polarasisasi. Pilkada tidak sepertinya, dan
lebih kepada cerita daerah masing-masing.
Kotaknya berbasiskan ke daerah. Artinya polarisasi masih ada,” imbuh Israr. (YH/N-1)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
PT Kereta Api Indonesia II Sumatera Barat (Sumbar) mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas di sekitar jalur rel, termasuk kegiatan menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved