Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Gubernur Sumatera Barat nomor urut 1 Mulyadi ingin menyudahi penderitaan masyarakat Langgai, Pesisir Selatan (Pessel) yang puluhan tahun hidup dengan infrastruktur yang kurang memadai. Jalan rusak dan jembatan yang seadanya membuat Mulyadi terharu saat melihat langsung kondisi masyarakat di sana.
Mulyadi yang datang langsung melihat kondisi masyarakat Langgai didampingi dua tokoh nasional asal Pesisir Selatan yakni Bupati PesSel dua periode Darizal Basir dan Anggota DPD RI yang juga Ketua Tim Pemenangan Mualim, Alirman Sori.
"Kami akan memberikan prioritas karena ini (Jalan Langgai) permintaan khusus dari Pak Darizal Basir dan Alirman Sori tokoh pesisir Selatan. Yang paling penting adalah harus dapat sentuhan dari provinsi, jangan sampai selama hampir puluhan tahun, sepuluh tahun lebih, kondisi jalan di sini tidak berubah," kata Mulyadi di Kayu Aro, Gantiang Mudik Utara Surantih, PesSel, dalam keterangan tertulisnya, kemarin.
Pria kelahiran Bukittinggi ini mengatakan, masyarakat Sumbar harus merasakan pembangunan. Dan, pemerintah harus menjamin itu, sehingga tidak ada masyarakat yang merasa diabaikan oleh pemerintah atau dianaktirikan.
Melihat kondisi langsung dan sempat berjalan kaki karena berbayanya akses jembatan menuju Langgai, Mulyadi merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat Langgai puluhan tahun. Seharusnya dengan potensi besar dari Langgai yang memiliki alam dan sungai yang indah serta potensi gambir yang luar biasa, menurut dia Langgai harus lebih baik dari segi infrastruktur.
"Tentu kami melihat sekali bagaimana masyarakat begitu mengharapkan daerahnya dibangun. Kita merasakan bagaimana penderitaan masyarakat sini dengan situasi jalan dan jembatan seperti tadi. Untuk membantu perekonomian masyarakat tentu infrastrukturnya harus dibantu," tandas Mulyadi.
Lebih lanjut, Mulyadi menyampaikan pemerintahlah yang bertanggung jawab, khususnya pemerintah provinsi karena merupakan jalan provinsi. Jika terkendala dari anggaran, menurut dia gubernur harus berupaya ke pemerintah pusat agar membantu infrastruktur yang diperlukan. Bukan justru membiarkan hingga puluhan tahun.
Oleh sebab itu, Mulyadi berkomitmen jika diberi amanah oleh masyarakat akan menggunakan sebaik-baiknya agar tidak ada masyarakat yang terabaikan.
"Kami merasa teharu dan kami ikut merasa ikut bertanggung jawab, namun kami tidak bisa berbuat apa-apa apabila kami tidak punya kewenangan untuk melakukan perubahan itu," janji Mulyadi. (OL-13)
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengeluhkan harga tiket pesawat yang mahal untuk menuju titik bencana di Sumatra dan Aceh.
Sejumlah provinsi telah mengirimkan relawan kemanusiaan, di antaranya Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sigit berharap dengan adanya gotong royong polisi dan warga ini, anak-anak bisa segera kembali ke kursi sekolah.
Pramono mengatakan perayaan akan digelar di delapan titik bersama Forkopimda, dengan pusat kegiatan di Bundaran Hotel Indonesia (HI).
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved