Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
SIKAP kontroversial bakal calon presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik, Donald Trump, menjadi perhatian mantan Presiden AS Jimmy Carter. Carter yang menjabat sebagai presiden pada periode 1977-1981 itu mengutuk kampanye Trump yang kerap mengangkat isu-isu rasialisme. Menurut Carter, Trump kembali membuka luka rasialisme yang pernah melanda AS. Kepada New York Times, Carter menyampaikan kekecewaannya. Ia menilai persoalan ras ternyata belum selesai di negeri yang mengagungkan demokrasi. "Saya pikir ini membangkitkan kembali fakta bahwa kita belum menyelesaikan masalah ras dengan memadai dua-tiga tahun terakhir," kata pria 91 tahun itu. Hal tersebut menjadi perhatian Carter sejak dirinya mendalami isu-isu kemanusiaan dari sebelumnya di bidang politik. Pada 2007 Carter mengumpulkan sejumlah warga Afro-Amerika dan asosiasi Baptis ras Kaukasus dan mendirikan New Baptist Covenant. Pada September nanti, dia bahkan bakal menggelar New Baptist Covenant Summit 2016 di Atlanta. Tujuan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi (KTT) itu tak lain untuk menyudahi persoalan ras dan mengurangi ketegangan di AS.
Pada perhelatan itu warga AS dari ras Kaukasus, Hispanik, dan Asia akan berkumpul. "Saya pikir ada reaksi berat pada mereka yang sadar akan ras di anggota Partai Republik terhadap seorang Afro-Amerika yang menjadi presiden," imbuh Carter menyindir pernyataan-pernyataan rasialis Trump dalam setiap kampanye. Saat ini, AS dipimpin Barack Obama, presiden berkulit hitam yang berasal dari Partai Demokrat. Carter yang pernah menerima penghargaan Nobel Perdamaian pada 2002 mengatakan kepada Times bahwa Trump telah melanggar kebutuhan dasar hak-hak manusia. Trump dalam beberapa kesempatan pernah lantang mengatakan bahwa imigran Meksiko identik sebagai pelaku kriminal. Dia juga mendesak larangan warga muslim memasuki AS. "Ketika Anda menunjuk sebuah kelompok tertentu untuk status kewarganegaraan sekunder, itu adalah pelanggaran hak asasi manusia," tegas Carter. Menurut Carter, mereka yang mendukung Trump cenderung berorientasi ke sayap kanan dalam hal politik. "Mereka memiliki orientasi ke filosofi politik sayap kanan dan dia (Donald Trump) pendukung konsep itu," kata Carter.
Kemkomdigi layangkan panggilan kedua untuk Meta dan Google terkait perlindungan anak (PP Tunas). Sanksi pemutusan akses mengancam jika raksasa teknologi ini mangkir.
Psikolog Sani B. Hermawan menyarankan anak di bawah 16 tahun berkolaborasi di akun orangtua guna mematuhi PP Tunas dan menjaga keamanan digital.
Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun.
Dr. Zainut Tauhid Sa’adi mengulas sinergi PP Tunas dan Manasik Zakat untuk melindungi moral anak dari dampak negatif digital dan membangun jiwa filantropi.
PIMPINAN Pusat Gerakan Pemuda Ansor menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Child grooming melibatkan pendekatan emosional, manipulasi psikologis, dan desensitisasi terhadap perilaku seksual.
Pemerintah panggil Meta dan Google karena melanggar aturan perlindungan anak. Sanksi administratif hingga pemblokiran akses siap diberlakukan.
PP Tunas resmi berlaku, pemerintah tekan platform digital. Lonjakan kasus pornografi anak jadi alarm, keluarga dituntut perkuat literasi demi lindungi anak.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan Permenkomdigi 9/2026 merupakan langkah yang konkret Perlindungan anak di ruang digital.
Menkomdigi Meutya Hafid resmi terapkan PP Tunas. Anak di bawah 16 tahun dilarang akses platform risiko tinggi demi cegah adiksi & konten seksual.
Presiden Prancis Emmanuel Macron dukung aturan baru RI batasi medsos anak di bawah 16 tahun. Simak daftar platform yang akan dinonaktifkan mulai 28 Maret 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved