GP Ansor Nilai PP Tunas Komdigi Jadi Langkah Strategis Lindungi Generasi Muda

PIMPINAN Pusat Gerakan Pemuda Ansor menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kebijakan ini dinilai sebagai langkah progresif dan strategis dalam menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan produktif, khususnya bagi anak-anak dan generasi muda Indonesia.

Ketua Umum PP GP Ansor, Addin Jauharudin, menegaskan bahwa derasnya arus digitalisasi membawa dua sisi yang tidak terpisahkan: peluang besar untuk kemajuan, sekaligus ancaman serius jika tidak dikelola dengan bijak.

“PP Tunas adalah bentuk kehadiran negara dalam memastikan bahwa ruang digital tidak menjadi ruang liar yang membahayakan masa depan generasi muda. Ini bukan sekadar regulasi, tetapi investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ujar Addin dalam keterangan yang diterima (31/3).

Baca juga : GP Ansor Dukung Kebijakan Komdigi Nonaktifkan Akun Medsos Anak di Bawah 16 Tahun

Menurutnya, tantangan utama generasi muda saat ini bukan hanya pada akses informasi, tetapi juga pada kemampuan menyaring, memahami, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab. Tanpa regulasi yang tepat, ruang digital dapat menjadi medium penyebaran konten negatif, disinformasi, hingga eksploitasi anak.

Nilai strategis

GP Ansor memandang bahwa kebijakan PP Tunas Komdigi memiliki beberapa nilai strategis. Pertama, perlindungan anak di ruang digital, memberikan payung hukum yang jelas dalam melindungi anak dari paparan konten berbahaya, termasuk kekerasan, pornografi, dan eksploitasi. Kedua penguatan literasi digital, mendorong peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya generasi muda, dalam memahami dan memanfaatkan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab. Ketiga, tata kelola platform digital, menuntut tanggung jawab lebih besar dari platform digital untuk memastikan algoritma dan kontennya tidak merusak ekosistem sosial. Keempat, keseimbangan antara Kebebasan dan Tanggung Jawab, menjaga agar kebebasan berekspresi tetap berjalan seiring dengan etika, norma, dan kepentingan publik.

Lebih lanjut, GP Ansor menegaskan kesiapan organisasi untuk turut mengawal implementasi kebijakan ini melalui berbagai program kaderisasi, literasi digital, dan gerakan sosial di tingkat akar rumput.

“GP Ansor siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan PP Tunas tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami akan menggerakkan kader di seluruh Indonesia untuk menjadi agen literasi digital dan penjaga moral di ruang siber,” tambah Addin.

Di tengah tantangan global seperti disrupsi teknologi, polarisasi sosial, dan krisis kepercayaan, GP Ansor menilai bahwa kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem digital yang berkeadaban. GP Ansor mengajak seluruh elemen bangsa untuk melihat kebijakan ini sebagai momentum bersama dalam membentuk generasi masa depan yang tidak hanya cakap digital, tetapi juga berkarakter kuat, toleran, dan berintegritas. (M-3)