Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
SETAHUN lebih belakangan hingga hari ini kita disibukkan masalah Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Berbagai tuduhan dilontarkan ke Hasto khususnya soal Harun Masiku. Anehnya mengapa Harun Masiku belum tertangkap, Hasto Kristiyanto sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Menurut hemat penulis bila karut marut penyelesaian tetap seperti saat ini maka masalahnya tidak akan selesai-selesai, laksana jalan di tempat. Padahal, ada jalan pintas yang dapat mempercepat penyelesaian permasalahan.
Pertama, semua pasukan khusus yang kita miliki dikerahkan untuk menangkap hidup-hidup Harun Masiku. Masa satuan-satuan Khusus kita seperti Denjaka, Sat Gultor 81 Kopasus tidak mampu membekuk batang hidungnya Harun Masiku?
Hal tersebut adalah langkah pertama yang harus dilaksanakan. Kita yakin Denjaka, Sat Gultor 81 Kopassus bahkan Densus 88 akan mampu melaksanakan tugas tersebut. Bila hal tersebut dapat terlaksana, baru diadakan interogasi internal terhadap baik Harun Masiku maupun Hasto Kristiyanto oleh interogator-interogator kita yang profesional.
Agar tidak terjadi keterangan yang tidak benar interogasi harus dilaksanakan dengan menggunakan alat canggih lie detector.Harun diperiksa yang bersangkutan harus mengenakan lie detector demikian pula Hasto bila diinterogasi. Dengan menggunakan metode tersebut di atas akan terlihat jelas dan objektif siapa jujur, siapa penipu.
Dengan begitu dapat dipastikan siapa yang benar dan bersalah sehingga masalah Harun Masiku/ Hasto Kristiyanto dapat terselesaikan dengan secepatnya. Bila memang demikian, mengapa tidak kita laksanakan sesegera mungkin agar masalahnya menjadi beres total.
Silakan dicoba!!
Budi juga meminta masyarakat memberikan informasi kepada KPK jika mengetahui keberadaan Harun. Semua informasi dipastikan ditindaklanjuti.
Konsistensi Kepala Negara dalam penanganan kasus korupsi dinilai tidak sejalan dengan langkah KPK yang berupaya menindak tanpa pandang bulu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah klaim proses hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dilakukan untuk menutupi kegagalan penangkapan Harun Masiku (HM).
KPK menegaskan bahwa vonis penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tidak akan menghentikan upaya memburu buronan Harun Masiku
Boyamin sebelumnya pernah mengajukan gugatan praperadilan penyidikan kasus suap Harun Masiku pada 2024 lalu. Dia mengatakan akan kembali mengajukan gugatan pada Agustus mendatang.
KPK menanggapi pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat agar segera mencari dan menangkap Harun Masiku untuk mewujudkan rasa keadilan dalam kasus yang menjerat Hasto
SIKAP politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo Subianto akan ditentukan besok, Sabtu (2/8) dalam rangkaian Kongres ke-6 PDIP di Bali
Titiek Soeharto ucapkan selamat atas terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres VI di Bali.
Megawati Soekarnoputri kembali terpilih sebagai Ketua Umum PDIP untuk periode 2025-2030 dalam Kongres ke-6 di Bali. Dukungannya solid dari Rakernas dan kongres.
Chico Hakim mengatakan langkah pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong dalam perkara tindak pidana korupsi dinilai tepat.
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dipastikan akan menggelar Kongres ke-6 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, hari ini, Jumat (1/8). Kongres digelar tertutup.
DIREKTUR Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto akan berdampak pada perpolitikan Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved