Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
GELARAN Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 akan dibuka kurang dari tiga pekan lagi. Ketua Panitia Pengawas dan Pengarah PON XXI Aceh-Sumut Suwarno menyampaikan persiapan sudah dalam finalisasi.
"Kita sudah sampai puncaknya persiapan. Tinggal di lapangan implementasi bidang-bidang PB PON baik itu pertandingan, venue, peralatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, SDM, kemanan dan sebagainya, masing-masing tinggal finalisasi persiapan," kata Suwarno dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, Rabu (21/8).
PON 2024 di Aceh dan Sumatra Utara akan mencatatkan sejarah karena untuk pertama kali digelar di dua provinsi dengan memainkan 65 cabang olahraga.
Baca juga : PB PON-Kemenkominfo Rapat Koordinasi Matangkan Media Peliputan PON 2024
Sumut mempertandingkan 34 cabang olahraga sedangkan Aceh melombakan 33 cabang olahraga.
"Ini adalah hari-hari terakhir dan di penghujung bulan ini juga sudah mulai ada pertandingan baik itu di Sumut dan Aceh," imbuh Suwarno.
Wakil Ketua Harian II PB PON 2024 Aceh, Iskandar, menyebut kesiapan arena perlombaan saat ini mencapai 95%. Itu termasuk renovasi Stadion Harapan Bangsa atau yang juga dikenal dengan Stadion Lhong Raya akan menjadi lokasi pembukaan.
"Tentu saja kesiapan kami menyangkut dengan venue semuanya pada di tataran 95% terlebih Stadion Harapan Bangsa yang akan menjadi pusat kegiatan pembukaan PON oleh Presiden," kata Iskandar.
"Semuanya sudah ready hanya finishing bagian luar saja. Sebagian besar pertandingan akan berlangsung di Stadion Harapan Bangsa," tukasnya. (Z-6)
Penentuan batas wilayah empat pulau tersebut tak hanya didasarkan pada aspek geografis saja.
Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.
Pemerintah provinsi Aceh, Sumatra Utara, sampai tokoh masyarakat dari kedua daerah itu harus duduk bersama bersama pemerintah pusat untuk menyelesaikan polemik status empat pulau tersebut.
Secara sosiologis, situasi ini berisiko menimbulkan konflik horizontal di kalangan masyarakat yang berada di wilayah perbatasan.
Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan polemik ini secara damai dan berkeadilan.
KETUA Komisi II DPR RI mengajak Menteri Dalam Negeri, Gubernur Aceh, dan Gubernur Sumatera Utara untuk duduk bersama mencari titik temu penyelesaian polemik 4 pulau Aceh ke Sumut.
Persoalan mengenai kepemilikan Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang sudah disepakati oleh mantan Gubernur Aceh dan Sumatra Utara pada 1992.
Sengketa empat pulau di wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang diklaim sebagai bagian dari Sumut terus bergulir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved