Saved Pordasi, Pengprov Pordasi Desak Munas Segera Digelar 

KOMUNITAS equestrian, komunitas pacu dan pengurus provinsi Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) di seluruh Indonesia mendesak agar segera diadakan munas. 

Komisi Equestrian PP Pordasi 2015 - 2019 Jose Rizal Partokusumo menuturkan munas perlu segera digelar lantaran adanya keprihatinan dan kekhawatiran insan olahraga berkuda di Indonesia (saved Pordasi). 

“Kita menuntut segera diadakan munas, karena masa bakti 4 tahun kepengurusan 2020 - 2024 pada 31 Januari 2024 bakal habis,” terang Jose, Rabu (17/1). 

Baca juga : BMWCCI Gelar BimmerFest 2022 di Tebing Breksi

“Sementara mereka (pengurus Pordasi 2020-2024) dengan jumawa dan gelap mata menggunakan SK KONI untuk memperpanjang masa bakti kepengurusan, yang tidak sesuai dengan AD ART versi terakhir tahun 2020,” tegasnya. 

Menurutnya, pengurus Pordasi saat ini menafikan otonomi independensi organisasi Pordasi, yang bukan merupakan organisasi underbow KONI Pusat.

Maka dari itu, pemerhati olahraga berkuda itu juga menuntut agar pengurus Pordasi taat azas berdasarkan AD ART.

Baca juga : CRV Club Gelar Jambore Nasional dan Musyarawah Nasional 2021

Jose mengaku resolusi untuk menggelar munas tersebut telah disuarakan langsung kepada Pejabat berwenang di PP Pordasi. Alih-alih direspons, PP Pordasi memilih mengadakan pembahasan transformasi organisasi, dan tidak ambil pusing dengan melanggar AD ART menggunakan SK KONI sebagai landasan mengelola organisasi. 

“Di mana letak sense of crisis dari mereka PP Pordasi?? Sementara itu fokusnya soal lain, yaitu transformasi organisasi dengan pemisahan disiplin-disiplin olahraga berkuda menjadi federasi terpisah satu dengan yang lain, yang tetap di bawah Pordasi sebagai konfederasi,” ujarnya. 

Jose membeberkan beredar Pesan WA dari pejabat tinggi PP Pordasi kepada pengprov Pordasi dan komunitas berkuda yang berisikan soal alasan mereka mau transformasi organisasi dengan mengutip Statuta FEI dan Keputusan CAS tahun 2015. 

Baca juga : Kiprah Sendi Fardiansyah sebagai Sespri Ibu Negara

Jose menyatakan PP Pordasi salah mengartikannya dan beropini tanpa dasar rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selama kurun periode sejak Keputusan CAS 2015 sampai dengan hari ini Indonesia rutin menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam Event World Jumping Challenge.Kemudian, Indonesia rutin mengadakan dan berpartisipasi setiap tahunnya dalam Jumping World Cup SEA Region.

“Indonesia juga turut serta dalam SEA Games 2017 di Malaysia dan Team Polo Indonesia turut serta dalam SEA Games 2017, 2019 di Malaysia dan Filipina,” ucapnya. 

Baca juga : 11 Wisata Gili Trawangan yang Menyajikan Keindahan Layaknya Surga

Tak hanya itu, Indonesia juga jadi tuan rumah Asian Games 2018 dan mengirim tim dalam Asia Continental Championship 2019 di Thailand. Kemudian, mengirim steward dalam Olympic 2020, yang diadakan di Jepang pada 2021 karena Covid-19, serta mengirim tim dalam Asian Games di China pada 2023.

Lalu, cabang panahan berkuda memenangi beberapa Event International. Terakhir, mengirim Atlet U21 secara rutin setiap dalam Event Regional Asia dan Asia Tenggara.

“Event-event tersebut diatas untuk membuka mata PP Pordasi dan membuktikan kepada insan olahraga berkuda di Indonesia, bahwa statuta FEI tidak pernah mempermasalahkan Pordasi menaungi disiplin Olahraga berkuda lainnya selain Equestrian,” tegas Jose. 

Baca juga : Kopdar Komunitas ID42NER Diwarnai Offroad Challenge di Lampung 

“Yang dilarang dari statuta FEI yakni Pordasi tidak boleh berafiliasi dengan organisasi equestrian internasional lainnya selain FEI atau yang sejenis dengan FEI,” papar Jose. 

Yang paling parah, kata Jose, per 1 Februari 2024, PP Pordasi secara hukum berstatus demisioner atau PP Pordasi tidak memiliki kepengurusan yang sah sesuai AD ART. 

“Selanjutnya bagaimana nasib kelangsungan organisasi Pordasi, sementara itu operasional organisasi harus tetap jalan, pembinaan olahraga tidak mengenal masa jeda?,” tambahnya. 

Baca juga : Pimpin TYCI, Joshua Sihombing Siap Bawa Semangat Gazoo Racing di Indonesia

Intinya, kata Jose, seluruh Pengprov Pordasi dan komunitas berkuda sepakat menolak Surat Permohonan Ketua Umum PP. PORDASI Nomor 422/PP/KSB/A/Xl/2023, tanggal 5 Desember 2023 perihal perpanjangan Masa Bakti PP Pordasi dan SK KONI Pusat Nomor 195 tahun 2023 tanggal 14 Desember 2023 karena tidak sesuai dengan AD/ART Pordasi.

Jose juga menyebut Pengprov Pordasi yang hadir pada konsolidasi komunitas berkuda sepakat untuk tidak menghadiri acara  rapat koordinasi pimpinan pada tanggal 26-27 Januari 2024. 

Jose mengaku seluruh Pengprov Pordasi dan Komunitas Berkuda yang hadir sepakat menunjuk Jerry Manafe selaku Ketua Umum Pengprov Pordasi NTT untuk menyampaikan kepada Ketua Pordasi Triwatty Marciano agar melaksanakan munas sebelum tanggal 31 Januari 2024 sesuai dengan AD/ART Pordasi yang berlaku.

Jika hingga 31 Januari 2024 PP Pordasi belum melaksanakan munas, lanjut Jose, maka seluruh Pengprov yang hadir akan menjadi pengusul munaslub Pordasi.  

“Sudahlah PP Pordasi jangan bodohi kami, sadarlah kami menuntut munas, kami tidak mau dikelola oleh pengurus yang tidak memikirkan pembinaan, yang fokusnya memikirkan kepentingan-kepentingan sendir,” tandas Jose. (Z-7)