Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan tidak akan masuk dalam jajaran kepanitiaan pengawas atau steering committee musim kedua Formula E yang akan digelar tahun ini.
Pras, sapaan karibnya, mengaku dirinya sibuk memilih lebih fokus pada pekerjaannya sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta.
"Memang saya sibuk. Pekerjaan di DPRD DKI padat. Sebentar lagi kita sudah harus membahas APBD Perubahan tahun 2023 yang harus tepat waktu," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (1/3).
Baca juga : Prasetyo Edi Marsudi Ditunjuk Jadi Plt Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Menggantikan Gembong
Politikus PDI Perjuangan itu menyampaikan, saat ini, dirinya terus menggenjot sinergi dan koordinasi bersama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengakselerasi penuntasan masalah proritas yang dihadapi di Jakarta, seperti banjir dan kemacetan.
"Selain itu, saat ini, kita sedang berjuang menjaga ketahanan pangan untuk siap menghadapi ancaman resesi ekonomi, ini kan perlu kerja-kerja nyata," ungkap Pras.
Sebelumnya, Ketua MPR RI sekaligus Ketua Steering Committee Formula E Bambang Soesatyo mengumumkan jajaran kepanitiaan Formula E 2023 di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (28/2).
Dalam deretan kepanitiaan tersebut, mantan pembalap Ananda Mikola menggantikan Ahmad Syahroni sebagai ketua Organizing Committee (OC). Muncul pula nama menantu Presiden Joko Widodo yang juga Wali Kota Medan, Bobby Nasution, sebagai anggota. (OL-1)
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah menawarkan sembilan proyek kepada Fauzi dan Ahmad Sugeng Santoso. Proyek tersebut mencakup komitmen fee 22%.
Anggota DPRD dari PDIP juga harus bisa melakukan advokasi pada kepentingan-kepentingan rakyat.
Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak memiliki asas kebermanfaatan dan hanya membuat gaduh.
Kejadian pemadaman listrik itu bertepatan dengan Penampahan Hari Raya Kuningan, ketika umat Hindu di Bali harus menyelesaikan perlengkapan persembahyangan di keesokan harinya.
Di Belanda, orangtua murid bisa dikenai denda dari mulai sebesar 100 euro (Rp1,8 juta) per hari bilamana anaknya tidak masuk sekolah.
DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
Rano mengatakan DKI Jakarta menjadi salah satu daerah di Indonesia yang belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai KTR bersama beberapa kota lain di Provinsi Aceh dan Papua.
Usman meminta penahanan mereka ditangguhkan. Sementara mahasiswa yang hanya menyampaikan aspirasi, Usman meminta untuk dibebaskan.
Dengan dibentuknya BUMD parkir, pengelolaan parkir lebih profesional dibandingkan sekarang yang berantakan pengelolaannya.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, bahkan mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membubarkan Unit Pengelola (UP) Perparkiran
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved