Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan tidak akan masuk dalam jajaran kepanitiaan pengawas atau steering committee musim kedua Formula E yang akan digelar tahun ini.
Pras, sapaan karibnya, mengaku dirinya sibuk memilih lebih fokus pada pekerjaannya sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta.
"Memang saya sibuk. Pekerjaan di DPRD DKI padat. Sebentar lagi kita sudah harus membahas APBD Perubahan tahun 2023 yang harus tepat waktu," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (1/3).
Baca juga : Prasetyo Edi Marsudi Ditunjuk Jadi Plt Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Menggantikan Gembong
Politikus PDI Perjuangan itu menyampaikan, saat ini, dirinya terus menggenjot sinergi dan koordinasi bersama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengakselerasi penuntasan masalah proritas yang dihadapi di Jakarta, seperti banjir dan kemacetan.
"Selain itu, saat ini, kita sedang berjuang menjaga ketahanan pangan untuk siap menghadapi ancaman resesi ekonomi, ini kan perlu kerja-kerja nyata," ungkap Pras.
Sebelumnya, Ketua MPR RI sekaligus Ketua Steering Committee Formula E Bambang Soesatyo mengumumkan jajaran kepanitiaan Formula E 2023 di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (28/2).
Dalam deretan kepanitiaan tersebut, mantan pembalap Ananda Mikola menggantikan Ahmad Syahroni sebagai ketua Organizing Committee (OC). Muncul pula nama menantu Presiden Joko Widodo yang juga Wali Kota Medan, Bobby Nasution, sebagai anggota. (OL-1)
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Dalam rancangan yang disepakati DPRD dan Pemkab Klungkung, fokus utama diarahkan pada pengembangan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.
Sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
WAKIL Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mengimbau Dishub DKI Jakarta untuk tidak lagi menerima pembayaran parkir secara tunai.
Masih dibutuhkan pendekatan dan pembahasan lebih lanjut dengan berbagai pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta.
Proses seleksi komisaris maupun direksi di BUMD rentan dititipan dan sarat keterlibatan partai politik.
Perlu adanya gerakan masif terkait bahaya merokok di ruang publik. DPRD akan mendorong kampanye bersama lintas sektor.
DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved