Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
DEWAN Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI Jakarta menunjuk Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI menggantikan Gembong Warsono yang meninggal dunia. Prasetyo menjabat Plt Ketua Fraksi hingga ketua fraksi baru definitif ditetapkan.
"Kini Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi merangkap jabatan Plt Ketua Fraksi PDIP menunggu terpilih pejabat definitif," kata Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo kepada Media Indonesia di Lantai 10 Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/10).
Ketua DPRD DKI itu mengatakan, pihaknya berduka atas wafatnya Gembong Warsono sosok pekerja keras.
Baca juga: Komisi A Dorong Bupati Kep Seribu Inisiasi Pembangunan RSUD
Penunjukan Prasetyo sebagai Plt Ketua Fraksi PDIP sesuai dengan surat DPD PDIP DKI Jakarta Nomor 423/IN/DPD-DKI/X/2023. Surat tersebut ditandatangani Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Ady Widjaja.
Selain itu, PDIP menunjuk anggota DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan sebagai Plt Sekretaris DPD DKI Jakarta. Diketahui, semasa hidupnya Gembong juga menjabat Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta.
"Sekretaris DPD PDIP diangkat Pantas Nainggolan menggantikan almarhum," jelasnya.
Baca juga: Terima Cinta Mega Jadi Caleg, Ini Pembelaan PAN
Sementara itu, Rio menambahkan, Selasa (17/10), PDIP telah menggelar rapat konsolidasi formal pertama kali setelah Gembong Warsono wafat.
"Hari Senin (16/10) konsolidasi informal berikutnya konsolidasi formal dalam rangka memantapkan Monev dan planing agenda-agenda ke depan," jelas Rio.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, meninggal dunia pada Sabtu (14/10) pukul 01.23 WIB. Almarhum disebut meninggal akibat serangan jantung. (Z-1)
DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
Rano mengatakan DKI Jakarta menjadi salah satu daerah di Indonesia yang belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai KTR bersama beberapa kota lain di Provinsi Aceh dan Papua.
Usman meminta penahanan mereka ditangguhkan. Sementara mahasiswa yang hanya menyampaikan aspirasi, Usman meminta untuk dibebaskan.
Dengan dibentuknya BUMD parkir, pengelolaan parkir lebih profesional dibandingkan sekarang yang berantakan pengelolaannya.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, bahkan mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membubarkan Unit Pengelola (UP) Perparkiran
Sebagai Ketua DPRD Jakarta dua periode, Pras menilai fokus terhadap masalah Jakarta menjadi hal penting bagi paslon.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi menjadi saksi dalam sidang dugaan rasuah pengadaan lahan di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur, di Pengadilan tipikor.
DPRD meminta Pemprov DKI Jakarta melanjutkan program pengerukan dan pelebaran kali untuk antisipasi banjir.
Legislatif dan eksekutif juga sangat membutuhkan peran wartawan untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat melalui berita-berita yang konstruktif.
Kemacetan terjadi lantaran pengusaha kuliner atau coffee shop di sekitaran Jalan Tulodong tidak memiliki kapasitas parkir yang mumpuni.
"Saat ini, kita sedang berjuang menjaga ketahanan pangan untuk siap menghadapi ancaman resesi ekonomi, ini kan perlu kerja-kerja nyata."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved