Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DEWAN Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI Jakarta menunjuk Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI menggantikan Gembong Warsono yang meninggal dunia. Prasetyo menjabat Plt Ketua Fraksi hingga ketua fraksi baru definitif ditetapkan.
"Kini Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi merangkap jabatan Plt Ketua Fraksi PDIP menunggu terpilih pejabat definitif," kata Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo kepada Media Indonesia di Lantai 10 Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/10).
Ketua DPRD DKI itu mengatakan, pihaknya berduka atas wafatnya Gembong Warsono sosok pekerja keras.
Baca juga: Komisi A Dorong Bupati Kep Seribu Inisiasi Pembangunan RSUD
Penunjukan Prasetyo sebagai Plt Ketua Fraksi PDIP sesuai dengan surat DPD PDIP DKI Jakarta Nomor 423/IN/DPD-DKI/X/2023. Surat tersebut ditandatangani Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Ady Widjaja.
Selain itu, PDIP menunjuk anggota DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan sebagai Plt Sekretaris DPD DKI Jakarta. Diketahui, semasa hidupnya Gembong juga menjabat Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta.
"Sekretaris DPD PDIP diangkat Pantas Nainggolan menggantikan almarhum," jelasnya.
Baca juga: Terima Cinta Mega Jadi Caleg, Ini Pembelaan PAN
Sementara itu, Rio menambahkan, Selasa (17/10), PDIP telah menggelar rapat konsolidasi formal pertama kali setelah Gembong Warsono wafat.
"Hari Senin (16/10) konsolidasi informal berikutnya konsolidasi formal dalam rangka memantapkan Monev dan planing agenda-agenda ke depan," jelas Rio.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, meninggal dunia pada Sabtu (14/10) pukul 01.23 WIB. Almarhum disebut meninggal akibat serangan jantung. (Z-1)
Melalui platform politik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, ia juga terus menyuarakan pentingnya akses informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang inklusif, edukatif, dan merata.
Generasi muda diminta dapat lebih kritis mengawal jalannya Pilkada Jakarta 2024. Mengingat peran mereka sangat penting untuk membangun arah Jakarta yang lebih baik.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jakarta akan mengembalikan dana hibah ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta senilai Rp355 miliar.
KETUA DPRD Jakarta Khoirudin mendukung wacana pemilihan gubernur dipilih melalui DPRD.
Jika Bawaslu dan KPU memiliki usulan program baru, harus segera diajukan sebelum 24 April 2025.
Sebagai Ketua DPRD Jakarta dua periode, Pras menilai fokus terhadap masalah Jakarta menjadi hal penting bagi paslon.
“Tapi faktanya Gubernur tidak melaksanakan perintah Perda tersebut dan tidak mau melaksanakan pembebasan lahan. Gubernur takut disebut tukang gusur.”
Prasetio siap hadiri panggilan BK DPRD DKI Jakarta
Kontraktor disebut akan menemui kesulitan yang cukup besar dalam membangun sirkuit di atas lahan hasil pengurugan tanah.
“Pengusaha nggak mau terlibat dalam kegaduhan politik. Makanya mereka nggak mau investasi di Formula E,”
Ia mengatakan semua proses interpelasi Formula E dilakukan secara legal. Usulan hak interpelasi tersebut disampaikan dalam rapat badan musyawarah yang digelar pada 27 September 2021.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved