Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PEMERINTAH melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memberikan anggaran tambahan untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVI sebagai bentuk dukungan penuh terhadap PON maupun Peparnas, Senin (27/9).
Dukungan ini didasari oleh bentuk perjanjian kerja sama untuk kegiatan penyaluran bantuan pemerintah atas dana tambahan APBN yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (Plt), Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastuktur Olahraga (SIOR) Kemenpora Firtian Judiswandarta dan dari pihak PB PON dan Peparnas diwakili, Doren Wakerkwa Jabatan, Ketua Hanan Panitia Besar Pekan Paralimpik Nasional (PB PEPARNAS XVI).
Penambahan anggaran tambahan untuk PON XX dan Peparnas XVI atas permohonan dari Ketua PB PON XX, yang juga Gubenur Papua Lukas Enembe kepada Presiden Joko Widodo. Setelah itu, peninjauan dilakukan oleh tim sehingga hasil terakhir dana tersebut senilai Rp1,4 triliun untuk PON dan Rp175 miliar untuk Peparnas.
Rincian bantuan dana tambahan bersumber dari Bagan Akun Bendahara Umum Negara (BA BUN) untuk PB PON adalah sebesar Rp715 miliar dan PB Peparnas sebesar Rp116 miliar.
Baca juga : BNPB Siapkan Relawan untuk Kuatkan Disiplin Prokes PON XX Papua
“Prosesnya memang panjang. Karena kita harus hati-hati menyangkut administrasi. Saya khususnya berpesan kepada teman-teman Kemenpora agar pelaksanaan PON XX, sukses prestasi, penyelenggaraan dan administrasi,” ujar Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali yang turut hadir menyaksikan acara tersebut.
Amali juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Keuangan, Kemendagri, BPKP dan LKPP, Polri dan Kejaksaaan yang telah bersama membuat formula yang baik untuk pencairan dana tambahan PON tersebut yang aman dan tidak menghambat kegiatan.
“Itulah sebabnya, kami mengundang kehadiran dari Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, agar membuat kita tenang, tetapi hati-hati. Jangan sampai disaksikan Jamintel dan Dirtipikor Polri tapi kemudian pekerjaan kita sembrono,” tegas Amali.
“Kami atas nama PB PON dan Peparnas, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpora yang telah memberikan perhatian yang besar kepada kami dalam persiapan pembangunan infrastruktur,” kata Ketua Harian PB PON, Yunus Wonda. (Kemenpora/OL-7)
Selain mendorong kebugaran dan kebiasaan olahraga masyarakat, sektor ekonomi juga dipastikan bergerak.
Kehadiran Fornas menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mendorong budaya berolahraga di tengah masyarakat.
Kemenpora mendorong semakin banyaknya gerakan literasi yang diprakarsai anak muda, terutama di daerah.
Pembangunan kepemudaan bukanlah isu sektoral yang dapat diselesaikan oleh satu institusi saja melainkan lintas sektoral.
Anggi Wahyuda ingin mewujudkan impian besarnya untuk mencapai Everest Base Camp.
Kemenpora akan menggelar seleksi nasional untuk menentukan atlet-atlet terbaik yang akan mewakili Indonesia di SEA Games 2025.
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved