Wali Kota Solo Sebut KPAI Salah Besar Soal Audisi Djarum

WALI Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo sangat menyayangkan sikap Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mengeluarkan teguran kepada PB Djarum terkait kegiatan audisi umum beasiswa bulu tangkis PB Djarum yang  dianggap mengeksplotasi anak.

"Ini sungguh salah besar. Prestasi olahraga bangsa ini tanpa campur tangan Djarum, jelas tidak akan berprestasi. Saya pernah ingatkan mereka saat membahas KLA (Kota Layak Anak), cara menggugat mereka itu salah," tegas Rudy kepada Media Indonesia, di Stadion Manahan, Senin (9/9).

Dia tegaskan, kegiatan audisi yang diselenggarakan PB Djarum bukanlah upaya mengeksploitasi anak dan justru untuk kepentingan mendapatkan bibit unggul dalam upaya mencetak atlet berprestasi yang bisa mengharumkan nama bangsa.

"Sekali lagi, yang dilakukan PB Djarum itu audisi. Kalau ngajari anak nglinting rokok, itu baru eksploitasi. Jadi janganglah terjebak pada sikap ego semata, namun ujung-ujungnya mematikan prestasi anak bangsa," imbuh dia.

Baca juga: Djarum Pamit, Prestasi Bulu Tangkis Dikhawatirkan Mandek

Ia paparkan, kalau peduli terhadap anak, mestinya KPAI dan juga Yayasan Lentera Anak/Yayasan Kakak jangan hanya semata mengurus tentang kekerasan seksual anak, kasus trafficking anak, KDRT, namun mengurus anak sampai usia lulus SMA/SMK hingga mendapatkan pekerjaan.

"Seperti di Kota Solo, setelah anak lulus SMA/SMK sudah mendapatkan pekerjaan belum? Kalau belum ya carikan lowongan pekerjaan hingga anak bisa mendapatkan pekerjaan. Itu baru yang namanya peduli. Kalau hanya urus kekerasan seksual anak, perdagangan anak, kapan selesainya republik ini," tegas Rudy lagi.

Lebih dari itu, lanjut wali kota berkumis tersebut, jika KPAI menganggap bahwa audisi Djarum sebagai upaya mengeksplotasi anak, tentunya iklah-iklan lain yang melibatkan anak, harusnya juga disikapi.

Jika hanya audisi Djarum yang dipermasalahkan, sangat terkesan ada tendensius.

Dia berharap, PB Djarum yang berencana menghentikan kegiatan audisi Djarum pada 2020 bisa membatalkan keputusan itu.

"Sebab hanya menggantungkan  kekuatan pemerintah jelas tidak mampu. Dulu ada SDSB, juga dilarang, padahal untuk mencetak olahraga berprestasi butuh dana sangat besar, dan pemerintah tidak mampu sendirian," tandas dia sekali lagi. (OL-2)