Kejagung Cabut Pencegahan ke Luar Negeri Bos Djarum Victor Hartono

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) memutuskan mencabut surat pencegahan bepergian ke luar negeri bagi Direktur Utama PT Djarum, Victor Hartono.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan pencabutan ini dilakukan karena Victor bersikap kooperatif dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kasus ini terkait kewajiban perpajakan sejumlah perusahaan pada periode 2016–2020. 

"Benar terhadap yang bersangkutan telah dimintakan pencabutan oleh penyidik dikarenakan menurut penyidik yang bersangkutan kooperatif," kata Anang ketika dikonfirmasi, Sabtu (29/11).

Baca juga : Pihak Djarum Hormati Proses Hukum usai Dirut Victor Rachmat Hartono Dicekal Kejagung

Sebelumnya, Victor termasuk satu dari lima orang yang dicegah bepergian ke luar negeri. Empat lainnya adalah mantan Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Ken Dwijugiasteadi; pemeriksa pajak DJP, Karl Layman; konsultan pajak, Heru Budijanto Prabowo; dan Kepala KPP Madya Semarang, Bernadette Ning Dijah Paraningrum.

Anang menambahkan, pencegahan dilakukan karena kelima pihak tersebut diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi di DJP terkait kewajiban perpajakan perusahaan pada periode yang sama.

"Jadi memang, keterangan mereka sangat kami butuhkan dalam penanganan kasus ini,” ujar Anang ketika dikonfirmasi, Kamis (20/11).

Pencegahan bepergian ke luar negeri dimaksudkan agar kelima pihak dapat hadir saat pemeriksaan sebagai saksi. Langkah ini diambil untuk memastikan penyidikan berjalan lancar dan mempercepat proses penanganan perkara.

“Penyidik khawatir kelima orang tersebut bepergian ke luar negeri sehingga tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Karena itu, pencegahan dilakukan demi kelancaran penanganan kasus ini,” jelas Anang. (P-4)