Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta agar penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) 2020 di Papua menjadi momen untuk merayakan keragaman.
"Saya ingin ingatkan bahwa PON bukan hanya kompetisi olahraga semata. Namun PON adalah arena kita bersama untuk merayakan keragaman, mempertebal semangat persaudaraan, kita sebagai bangsa dan arena memperkuat persatuan dan kesatuan," kata Presiden Jokowi di kantor Presiden Jakarta, Senin (26/8).
Baca juga: Jamuan Makan Malam Untuk Pahlawan Bulutangkis
Presiden menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas Persiapan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Peparnas Tahun 2020 di Provinsi Papua yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, para menteri kabinet kerja dan pejabat terkait lainnya.
PON 2020 rencananya akan dilaksanakan pada 9-21 September 2020. Presiden menilai bahwa PON adalah ajang olah raga terbesar di Indonesia dan akan diikuti oleh puluhan ribu atlet dan official dari 34 provinsi di seluruh tanah air.
"Waktu kita tinggal setahun lagi dan dalam rapat terbatas ini saya ingin menekankan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur pendukung penyelenggaraan PON," ungkap Presiden.
Infrastruktur itu mulai dari pembangunan arena dan non arena hingga kesiapan akomodasi bagi para atlet dan official yang akan datang ke Papua.
"Saya minta para menteri terkait, Gubernur Papua, kita untuk terus terjun langsung memantau dan mengecek perkembangan dan persiapan di lapangan. Lakukan evaluasi secara berkala tentang masalah dan kemajuan yang sudah dicapai di lapangan," tambah Presiden.
Terkait dengan pembangunan infrastruktur pendukung, Presiden meminta agar dipikirkan tidak hanya pada saat PON saja, tetapi pemanfaatan pasca penyelenggaraan PON dan Peparnas 2020.
"Jangan sampai setelah pelaksanaan PON dan Peparnas prasarana olahraga yang sudah dibangun dengan biaya yang tidak sedikit justru tidak dimanfaatkan dan menjadi rusak dan tidak terawat," ungkap Presiden.
Baca juga: Gelar Juara Kado Ulang Tahun Hendra Setiawan
Ia meminta Gubernur Papua Lukas Enembe untuk membuat rencana pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga terutama untuk pembinaan bibit unggul anak Papua di bidang olahraga. "Saya yakin, tanah Papua akan lahirkan talenta-talenta yang hebat di bidang olahraga, termasuk sepak bola, atletik dan cabang lain," tambah Presiden.
Ia juga meminta apabila dalam persiapan PON 2020 ada hambatan-hambatan agar disampaikan secara terbuka. "Agar dibuka pada siang hari ini untuk bisa diselesaikan bersama," tegas Presiden. (Ant/OL-6)
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
Agenda utama pertemuan adalah pembahasan pengembangan, hilirisasi, serta potensi ekspor komoditas kakao Papua ke pasar global.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved