Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang meminta Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hafidin untuk mengubah nasib para pekerja karamba jaring apung di Waduk Cirata.
Menurut Nanik, para pekerja karamba jaring apung ini harus kembali menjadi pemilik dan pengusaha karamba jaring apung lagi. Hasil budi daya ikan dalam karamba jaring apung mereka akan ditampung di dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Waduk ini punya negara, maka kembalikanlah orang-orang yang sekarang ini hanya menjadi pekerja karamba ini menjadi pemilik, pemilik tempat ini,” kata Nanik saat berkunjung ke salah satu rumah karamba jaring apung yang dihuni Asep dan keluarganya, di tengah-tengah perairan Waduk Cirata, Kabupaten Purwakarta, Provinnsi Jawa Barat, awal pekan ini.
Bertani ikan di karamba jaring apung di perairan seperti di Waduk Cirata dan Waduk Jatiluhur memang tidak mudah. Petani ikan harus mempersiapkan modal sekitar Rp20 hingga 30 juta saat memulai musim tanam ikan.
Sebagian besar modal digunakan untuk membeli pakan ikan yang harganya fluktuatif. Panen mereka rata-rata 3 bulan hingga 6 bulan sekali.
“Sekarang harga jual dengan harga pakan itu, mahal, Bu, beda jauh. Jadi ada ketimpangan di situ,” kata Asep, seorang pekerja karamba.
Faktor alam juga bisa menjadi kendala. Pada saat musim angin dan terjadi upwelling, atau pembalikan air pada saat pergantian musim, sisa-sisa pakan dari dasar danau yang terutama mengandung Sulfur Oksida (SO2) akan terangkat naik, dan dapat meracuni ikan di dalam karamba jaring apung yang tidak bisa lari.
“Kalau ada balikan air seperti itu, ikan-ikan mati semua, dan kami rugi,” kata Asep pula.
Pertengahan 2025 lalu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Povinsi Jawa Barat mencatat bahwa di perairan Waduk Cirata terdapat 86.437 karamba jaring apung.
Jumlah karamba jaring apung itu dinilai melebihi daya dukung waduk, sehingga menyebabkan pencemaran akibat pakan ikan yang masuk ke perairan. Menurut mereka, jumlah karamba jaring apung yang sesuai daya dukung waduk sebanyak 21.792 buah.
Menurut Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hafidin, semula karamba jaring apung itu dimiliki warga setempat. Namun, ketika usaha mereka merugi karena kematian ikan secara massal, harga pakan mahal, dan kekurangan modal, mereka lalu menjual karamba jaring apung mereka kepada para tauke pemilik modal.
“Setelah dijual, mereka yang semula memiliki karamba ini, kemudian menjadi kulinya,” kata Abang Ijo.
Mendengar penjelasan Wakil Bupati tentang nasib para petani ikan itu, Nanik tampak sedih. Sebab semula ia mengira, para petani ikan yang sedang asyik bekerja memberi makan ikan di karamba-karamba jaring apung di perairan Waduk Cirata itu adalah pemilik karamba.
“Sedih juga kalau gini… saya kira punya dia… ternyata pekerja,” kata Wakil Kepala BGN, yang juga merangkap sebagai Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasa Kemiskinan (BP Taskin) itu.
Nanik sangat berharap, para pekerja karamba yang semula memiliki karamba-karamba jaring apung itu bisa bangkit kembali, dan menjadi pengusaha perikanan lagi.
Dia lalu menyarankan agar Wakil Bupati membantu menghubungkan mereka dengan Bank Himbara, agar mendapat pembiayaan dari Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Bank pemerintah itu boleh menyediakan KUR yang (bunganya) murah banget, ya. Supaya mereka ini didaftar, Pak… yang nggak punya mana yang punya mana… Pak Wabup hebat nih kalau bisa mengembalikan mereka menjadi pemilik lagi, menjadi pengusaha lah,” ujarnya.
Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu pun menegaskan bahwa hasil panen ikan para petani karamba jaring apung itu bisa dipasok ke dapur-dapur SPPG.
“Nanti kita beli ikannya, ya, Bang… nanti kita beli ikannya… mana yang bujetnya masuk… kalau ikan emas kan mungkin mahal, jadi nanti bisa diarahkan ke banyak (ikan) patin…,” kata dia.
Saat ditanya Nanik soal program MBG, Asep mengaku kedua anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar sudah menerima MBG di sekolah mereka. Gara-gara ada MBG mereka pun jadi rajin sekolah.
“Jadi di sini (program MBG) memotivasi anak-anak. Kalau nggak sekolah, (mereka) nggak dapat MBG. Jadi mereka semangat sekolah karena MBG,” kata mantan wartawan senior itu.
Sebelum meninggalkan rumah Asep, Nanik sempat memotivasi lelaki kurus berkulit coklat tembaga itu.
“Pak semangat ya, Pak… Bapak nih ambil alih lagi punya sendiri, Nggak terus jadi pekerja… musti harus jadi bos… Menjadi bosnya sendiri lagi,” ujarnya. (RO/Z-1)
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.512 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di wilayah II atau Pulau Jawa.
BGN memberikan klarifikasi terkait video viral yang menampilkan menu lele dan tahu dimarinasi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu sekolah di Kabupaten Pamekasan
Temuan tersebut menjadi perhatian serius BGN dalam memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
SEBANYAK 492 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumatra ditutup sementara atau di-suspend mulai 9 Maret 2026 tanpa batas waktu.
WAKIL Kepala BGN bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal bukan dirancang sebagai program bisnis
Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menutup pendaftaran mitra Program Makan Bergizi Gratis. Waspadai modus jual beli titik SPPG hingga ratusan juta rupiah!
Temuan tersebut menjadi perhatian serius BGN dalam memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
BGN menegaskan anggaran Makan Bergizi Gratis atau MBG sebesar Rp10.000 bukan Rp15.000 per porsi, ujar Nanik S Deyang
Nanik mengimbau para kepala daerah di Kabupaten dan Kota agar saling mendukung dalam menyiapkan pasokan bahan pangan lokal untuk dapur MBG.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Bupati Lumajang membuka saluran Whatsapp untuk pengaduan kasus MBG di Lumajang.
MITRA, Yayasan, dan Kepala SPPG dilarang memecat para relawan yang telah bekerja di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun terjadi pengurangan jumlah penerima manfaat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved