Para Kepala Daerah Ditangisi Rakyatnya Minta MBG

PARA kepala daerah ternyata sering ditangisi rakyat gara-gara belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG). Warga sangat berharap agar anak-anak mereka bisa menikmati MBG, sehingga meminta Kepala Daerah segera mengupayakan terselenggaranya program MBG di sekolah-sekolah dan di kampung mereka. “Setiap kali saya datang ke desa-desa, bahkan di pengajian-pengajian, saya selalu ditanya, kapan ada MBG di desa kami,” kata Bupati Madiun Hari Wuryanto di Madiun, Senin, 9 Februari 2026.

Program MBG sebagai program unggulan pemerintah Presiden Prabowo Subianto, kata Hari, sangat dirindukan rakyatnya. Bahkan, tak hanya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menjadi penerima manfaat awal, MBG juga mendapat sambutan luar biasa dari seluruh masyarakat Madiun. “Warga kami sangat berharap untuk segera mendapatlan MBG.” Ujarnya. 

Hari mengadukan tangisan warganya saat menerima arahan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryai Deyang dalam acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola MBG serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG. Acara diikuti para anggota Forkompimda, Para Mitra dan Yayasan, Kepala Regional, Koordinator Wilayah, dan para Kepala SPPG dari Kabupaten Madun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan. Selain Hari, hadir pula Pelaksana Tugas Walikota Madiun Bagus Panuntun, Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro, dan Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko.  

Baca juga : Pengelola SPPG Dilarang Pecat Relawan Dapur Gara-gara Pengurangan Penerima Manfaat MBG

Nanik sangat terharu mendengar pengaduan Bupati Madiun. Sebab, tangisan dan permintaan mereka berarti bahwa program MBG memang benar-benar dibutuhkan dan sangat diharapkan rakyat. Sebab, selain akan membantu memperbaiki gizi anak-anak, dan menurunkan angka stunting, program ini juga akan menciptakan lapangan kerja baru, dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Mantan jurnalis senior itu lalu menjelaskan terjadinya multiplier effect atau efek berantai dari penerapan program MBG, terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah itu. Jika seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di keempat Kabupaten dan Kota itu telah terbangun semua, maka dalam setahun akan ada uang 5 Triliun yang mengucur dari pusat ke 4 daerah itu. “Menurut Rockefeller Foundation, multiplier effect yang terjadi minimal 4 kali lipat, jadi uang yang akan berputar di sini bisa mencapai 20 triliun,” ujarnya, 

Karena itu Nanik mengimbau para kepala daerah di empat Kabupaten dan Kota agar saling mendukung dalam menyiapkan pasokan bahan pangan lokal untuk dapur MBG. Penyiapan pasokan bahan pangan lokal sangat penting karena telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 115 tahun 2025, terutama pasal 38. “Penyelenggaraan Program MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan merah putih, dan BUM Desa,” ujarnya.

Baca juga : Program MBG Strategi Pemerintah Perbaiki Gizi dan Putus Rantai Kemiskinan

Imbauan Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG itu langsung disambut antusias oleh keempat Kepala Daerah dan Wakil Kepala itu. Plt Walikota Madiun Bagus Panuntun menceritakan langkah percepatan pelaksanaan program MBG di daerahnya, salah satunya dengan merancang aplikasi bernama Kudalumping. “Kami berharap Program MBG dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun,” ujarnya. 

Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro bahkan langsung mengungkapkan produk-produk pertanian unggulan dari daerahnya. “Saat ini di Kabupaten kami telur masih surplus 60 ribu ton, begitu juga sayur mayur, seperti buncis dan wortel,” ujarnya. Ia berharap selain diserap beberapa kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, produk unggulan dari Kabupatennya dapat diserap ketiga kabupaten tetangganya. 

Seolah tak mau kalah, Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko juga mengungkapkan produk pertanian unggulan dari daerahnya. Selama ini Ngawi sudah dikenal sebagai produsen beras. Kini mereka mengembangkan pertanian padi organik. “Dengan pendampingan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, saat ini kami mengembangkan padi organic, yang tidak memakai pupuk kimia, sehingga menghasilkan produk yang lebih berkualitas,” ujarnya. (H-2)